Riau Book - Lemahnya Undang0undang Agraria kembali menebar konflik di tengah masyarakat. Kali ini Barisan Solidaritas Save Rupat ( Banser) Kabupaten Bengkalis, Riau yang terdiri dari Pemuda dan Mahasiswa asal Pulau Rupat, Selasa (22/09/15) siang mendatangi Kantor Badan Pertanahan Nasional setempat, DPRD dan Polres Bengkalis untuk memberikan laporan dan menyampaikan aspirasi masyarakat Rupat.

Kedatangan Banser ini terkait dengan adanya konflik lahan yang diolah warga Rupat yang dikuasai dan di klaim warga negara Malaysia Cua Cin Heng yang telah menjadi isu nasional tepatnya di Desa Darul Aman, Kecamatan Rupat.

Lahan yang pada dasarnya dicanangkan oleh Pemerintah Direktoral Jendral Agraria sebagai proyek Program Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat terasing di kelurahan Tanjung Kapal namun pada tahun 1994 lahan tersebut diambil alih oleh Warga Negara Malaysia Cua Cingheng yang mengatasnamakan Istrinya Siti Azizah, warga Rupat yang dinikahi Cua Cin Heng.

Suhendry selaku koordinator Lapangan Banser menyatakan sangat prihatin terhadap konflik lahan yang berkepanjangan. Oleh karena itu Banser sengaja mendatangi BPN, DPRD dan Polrs Bengkalis uyntuk mengusut penguasaan lahan oleh Cua Cin Heng tersebut, apalagi yang bersangkutan meurpakan Warga Negara Asing (WNA).

"Cua Cin Heng itu warga asal malaysia yang sudah berdomisili cukup lama di Pulau Rupat, sejak tahun 1994. Ia menguasai lahan-lahan masyarakat, bahkan lahan Negara untuk dieksplorasi, sehingga sering terjadi konflik," kata Suhendri, saat audiensi dengan DPRD Bengkalis.

Saat mendatangi Kantor DPRD Bengkalis, Banser disambut oleh Anggota DRPD Kabupaten Bengkalis, Abdul Khadir, Sofyan, Nur Azmi dan Fakhrul Nizam. Anggota DRPD ini menyambut baik kedatangan Banser dan memberikan apresiasi atas kepedulian terhadap masyarakat Rupat.

"Kami sangat mengapresiasi kedatangan kawan-kawan mahasiswa ini. Untuk selanjutnya kita meminta agar Banser memasukkan surat resmi dengan membawa bukti-bukti yang lebih lengkap untuk dibahas bersama — sama, sekaligus diambil tindakan," ujar Nurazmi Hasyim.

Nurazmi yang juga Ketua Fraksi Demokrat Dapil Rupat ini menambahkan bahwa pihak DPR akan menindaklanjuti laporan dari Banser tersebut. Ia berharap nantinya akan adawarga perwakilan masyarakat yang tanahnya di serobot WNA, pihak DPRD akan membentuk panitia Khusus (Pansus) untuk menanganinya.

Setelah Hearing di DPRD, Banser lansung mendatangi Mapolres Bengkalis yang disambut langsung oleh Kanit Tipiter Polres Bengkalis Iptu Rudi. Kanit Tipiter setelah mendapatkan laporan dari Banser ini meminta agar dari Banser membuat laporan resmi berserta alat bukti yang lengkap agar bisa ditindak lanjuti.

"Kami meminta agar kawan-kawan dari Banser melengkapki alat bukti dalam laporannya. Karena pada dasarnya saat ini anggota kita telah turun kesana untuk mengumpulkan informasi dan penyelidikan apakah nantinya ada Pidana atau tidak dalam konflik lahan ini," ujar Iptu Rudi. (MC Riau)