Riaubook - Berubahnya Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menjadi Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK) yang mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Daerah, dapat dipastikan akan membuat banyak pejabat eselon II yang hilang jabatannya.

Akibat dari perampingan SOTK ini sehingga mengharuskan Pemkab Pelalawan segera melakukan asssesment untuk mendapatkan pejabat yang sesuai dengan kemampuannya.

Demikian disampaikan Bupati Pelalawan HM Harris dalam arahan singkatnya kepada seluruh pejabat eselon II yang sedang mengikuti Assesment, Senin (15/01/2017) bertempat di gedung Auditorium lantai tiga Kantaor Bupati Pelalawan.

"Saya berharap bagi yang tidak terpilih jangan kecil hati, karena ini semua bukan keinginan kita tapi sesuai peraturan pemerintah. Dan bagi yang lulus saya harapkan ada peningkatan kinerja dari waktu sebelumnya," kata Bupati Pelalawan HM Harris.

Harris kembali menambahkan, bahwa bagi yang tidak mendapat jabatan kesempatan masih terbuka dikarenakan dapat mengisi jabatan yang ditinggalkan pejabat yang akan pensiun.

"Tahun ini pejabat yang akan memasuki masa pensiun cukup banyak, sehingga kesempatan masih ada," katanya lagi.

Terkait pejabat yang tidak mendapatkan jabatan, akibat perampingan SOTK, kepada awak media, Bupati Harris menjelaskan bahwa dalam Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000, Mengenai Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil untuk Jabatan Struktural, jika PNS tidak lagi memiliki jabatan maka akan beralih menjadi fungsional umum atau staf ahli fungsional.

"Semua itu sudah ada aturannya, jadi tinggal kita melaksanakan saja. Namun yang jelas assesment untuk meningkatkan persaingan kinerja disesama mereka,".kata Bupati HM Harris mengakhiri. [RB/ton].

Follow News : Riau | Kampar | Siak | Pekanbaru | Inhu | Inhil | Bengkalis | Rohil | Meranti | Dumai | Kuansing | Pelalawan | Rohul | Berita Riau