RiauBook - Seratus hari pemerintahan Jokowi-Kalla masih jauh dari ekspetasi publik yang begitu tinggi saat mereka dilantik Oktober tahun lalu. Salah satu penyebabnya, Jokowi selaku presiden belum bisa keluar dari bayang-bayang Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

Itulah yang dulu dikhawatirkan banyak pihak, bahwa Jokowi hanyalah "petugas" partai yang mengusungnya itu. Jokowi hanya presiden "boneka".

"Saya rasa itu kunci persoalan. Jokowi sebagai kepala negara belum bisa keluar dari status petugas partai," kata pengamat politik Populi Center Nico Harjanto seperti dikutip dari kompas.com, Rabu (28/1/2015).

Kondisi itu menyebabkan Jokowi tidak tegas bersikap. Contoh paling nyata adalah kisruh KPK vs Polri yang menghabiskan banyak energi, gara-gara Jokowi tidak bisa menolak Komjen Pol. Budi Gunawan sebagai calon Kapolri. Padahal, mantan ajudan Megawati sudah ditenggarai tidak bersih seperti terungkap dari penelusuran PPATK. Benar saja, KPK menetapkannya sebagai tersangka kasus gratifikasi, yang kemudian memicu perang antara kedua institusi penegak hukum tersebut.

Nico menyayangkan kondisi tersebut. Sebab, pada dasarnya dukungan rakyat terhadap pemerintahan Jokowi kuat. Rekam jejak Jokowi juga bersih. Oleh sebab itu, seharusnya keputusan politik yang diambil Jokowi berorientasi ke aspirasi rakyat, bukan malah ke partai politik.

Terpisah, Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengatakan Jokowi bahkan cenderung menonjolkan political entertaining daripada merealisasikan janji kampanyenya kepada masyarakat. Sementara banyak kebijakan Jokowi yang justru bertolak belakang dengan realisasi janjinya untuk mensejahterakan rakyat itu.

"Belum bisa mengarahkan rakyat pada satu roadmap yang kelihatannya akan memperbaiki kehidupan masyarakat. Bahkan, lebih banyak menyengsarakan daripada menyejahterakan," ujar Fadli.

Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra itu mencontohkan beberapa kebijakan Jokowi yang dianggap menyengsarakan, antara lain kenaikan harga bahan bakar minyak, kenaikan harga gas elpiji, hingga kenaikan tarif dasar listrik. Ekses atas sejumlah kenaikan harga tersebut adalah kenaikan harga kebutuhan bahan pokok masyarakat.

Meskipun kini, Jokowi telah mengeluarkan kebijakan untuk menurunkan harga BBM, tetapi hal tersebut tidak serta-merta diikuti dengan penurunan harga kebutuhan bahan pokok. (shs)