Riau Book - Sebelumnya Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa mewacanakan agar pelaku kekerasan fisik dan seksual terhadap anak dan perempuan dihukum potong saraf libido. Namun wacana itu masih dalam suasana "sengketa".

Kapolda Metro Jaya Inspektur Jenderal Tito Karnavian harus sesuai dengan peraturan yang sudah disahkan. "Kalau polisi bertindak selalu berdasarkan hukum. Kalau sepanjang hukumnya gak mengatur ya gak bisa melakukan itu," ucapnya di Mapolda Metro Jaya, Sabtu (10/10/2015). (Baca: Kepala Sekolah perkosa perempuan bawah umur)

Tito juga menambahkan jika peraturan itu dibuat harus sesuai dengan aturan yang berlaku. "kalau seandainya itu mau dibuat aturannya ya buat aturan buat dulu. Polisi hanya mengikuti aturan hukum saja," jelasnya.

"Kalau DPR menyetujui aturan itu polisi berprinsip menegakkan hukum dan ikut dengan aturan hukum saja," ujarnya. (Baca: Suap polisi)

Sebelumnya, Ikatan Dokter Indonesia (IDI) tidak menyetujui untuk memotong saraf libido para pelaku kekerasan fisik dan seksual terhadap anak dan perempuan meminta Khofifah yang langsung memotongnya. (Baca: Guru ngaji cabuli 17 siswa)

Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) Zaenal Abidin mengatakan, bahwa petugas dokter tidak bisa menghukum seseorang dengan memotong organ tubuhnya. Sebab, itu sudah melanggar aturan. (Baca: Guru SMP malah zinah dengan murid)

"Siapa yang mau potong? Asal menterinya (Khofifah) sendiri yang mau potong boleh. Peraturan kesehatan, dokter tidak boleh mencederai seseorang," ucapnya ketika ditemui di Jakarta, Sabtu (10/10).

Zaenal menuturkan, imbauan pemerintah itu akan menjadi polemik. Sebab tidak ada regulasi yang mengatur hukuman itu. (Baca: Bocah perempuan tewas dalam kardus habis diperkosa)

"Karena kan ada hukum dan peraturan yang berlaku. Saya tidak pernah melihat atau mendengar atau melakukan memotong alat seksual orang," ungkapnya.

Menurutnya, jika dokter diberikan mandat oleh pemerintah untuk memotong pasti akan ada nalurinya untuk menyambungkannya kembali. Maka dari itu pihaknya menyerahkan persoalan ini kepada pemerintah, namun tidak melibatkan profesi dokter.

"Jadi selalu saya ingatkan bahwa pemerintah jika ingin membuat statemen terutama untuk mematikan orang, merusak orang maka silakan saja tapi jangan melibatkan dokter," ujarnya. (merdeka)