RiauBook - Pukat Harimau semakin hari semakin marak beroperasi di sekitar Selat Malaka Kabupaten Rokan Hilir (Rohil) Provinsi Riau. Tepatnya di perairan Kecamatan Sinaboi, Kubu, Pasir Limau Kapas dan Bangko.

Demikian hal itu dikatakan Ketua Himpunan Seluruh Nelayan Indonesia (HNSI) Kabupaten Rohil, Murkan, Senin (20/2/2017).

Imbauan serta larangan Pemerintah untuk menghentikan kegiatan perusak biota air dan terumbu karang tersebut tidak dihiraukan.

"Kita menduga, Pemerintah tidak serius dan bahkan terkesan main-main dalam menangani Pukat Harimau yang dilakukan kelompok nelayan asal Provinsi Sumatera Utara itu, padahal sudah ada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (Trawls) dan Pukat Tarik (SeineNet)," kata Murkan Muhammad yang juga anggota DPRD Rohil.

Murkan menyebutkan, ketidakseriusan Pemerintah itu bisa dilihat dari semakin bebasnya Pukat Harimau bertonase di atas 20 GT meluluh-lantakkan sumberdaya ikan dan laut di Rohil.

"‎Kita prihatin karena nelayan menjadi korban praktik ilegal tersebut dan Pemerintah menutup mata. Pemerintah seolah tak berdaya ketika berhadapan dengan kalangan pengusaha bermental pemburu rente ekonomi," paparnya.

Memang sekarang ini lanjut Murkan, berdasarkan Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka wewenang melakukan pengawasan diserahkan ke Pemerintah Provinsi dan Pusat, namun kita tetap mendesak Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir (Pemkab Rohil) untuk melakukan langkah-langkah demi kesejahteraan dan keadilan bagi nelayan serta keamanan laut kita.

"Sebab apabila Pemkab Rohil tidak mengambil sikap, kita khawatirkan hal ini berpotensi menjadi sumber konflik di tengah-tengah kita. Mari kita belajar dari peristiwa serupa di masa lalu, seperti yang baru-baru ini terjadi di Kabupaten Asahan," pungkasnya.(RB/azmi)

Follow News : Riau | Kampar | Siak | Pekanbaru | Inhu | Inhil | Bengkalis | Rohil | Meranti | Dumai | Kuansing | Pelalawan | Rohul | Berita Riau