Riau Book - Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, Siti Nurbaya bersama Komisioner Uni Eropa (UE) bidang Lingkungan, Maritim dan Perikanan, H.E. Karmenu Vella, melaksanakan pertemuan pertama Working Group on Environment and Climate Change (WGECC) di Jakarta.

Pertemuan WGECC ini merupakan tindak lanjut Joint Committee RI-UE di Brussel, Belgia pada tanggal 28-29 November 2016. Working group tersebut menjadi media untuk membangun kerjasama tentang berbagai isu-isu lingkungan hidup dan kehutanan.

Agenda yang dibahas pada pertemuan WGECC ini meliputi isu-isu perubahan iklim, energi, keanekaragaman hayati, minyak kelapa sawit (palm oil), dan sirkular ekonomi (circular economy). Turut dibahas juga beberapa agenda yang akan datang seperti G20, UNEA 3, UNCCD, Triple COP of the Stockholm/Basel/Rotterdam Convention dan COP Minamata Convention.

Di sektor energi, pemerintah berharap untuk menemukan sumber-sumber energi alternatif, yang membutuhkan teknologi hijau dan efisien. "Dalam rencana kerjasama RI-UE, kami akan sangat menghargai akses ke teknologi hijau Uni Eropa dan menempatkan alih teknologi sebagai bagian dari kerjasama Indonesia-Uni Eropa ini", ungkap Menteri Siti.

Menteri Siti Nurbaya menyampaikan apresiasi atas kolaborasi produktif dalam pengembangan dan pencapaian perizinan FLEGT dalam upaya mempromosikan perdagangan kayu legal dan melawan pembalakan liar. Sudah saatnya bagi Indonesia untuk lebih mempromosikan perdagangan kayu legal melalui sistem FLEGT tersebut untuk mendapatkan pengakuan regional dan global yang lebih besar.

"Saya percaya bahwa melalui pertemuan WGECC juga akan membantu mempromosikan produk kayu Indonesia berlisensi FLEGT dalam pasar Uni Eropa khususnya di kalangan sektor swasta dan konsumen Uni Eropa serta mempromosikan kayu Izin FLEGT di luar pasar Uni Eropa." ujar Siti Nurbaya. Disamping itu, melalui dialog yang berkembang di dalam working group dapat dibangun skema serupa bagi produk potensial Iain.

Karmenu Vella menilai Indonesia memegang peranan penting dalam kebijakan-kebijakan Uni Eropa di kawasan atau regional Asia. "Kerjasama-kerjasama yang dilakukan ini, telah menunjukkan kemajuan yang baik, terutama kerjasama dibidang perikanan, kayu, melalui lisensi FLEGT." ungkap Karmenu Vella.

Menteri Siti menegaskan kembali pentingnya keterkaitan antara perubahan iklim, isu-isu lingkungan dan aspek ekonomi dari pembangunan berkelanjutan. "Penekanan yang berlebihan pada satu aspek, bisa menimbulkan resiko merusak, bahkan kehilangan dua aspek penting lainnya. Kita perlu untuk melakukan pendekatan dan langkah-langkah yang seimbang pada ketiga isu tersebut," tegas Siti Nurbaya.

Terkait kerjasama dengan UE, Menteri LHK Siti Nurbaya berkomitmen penuh untuk mendukung kolaborasi ini. "Bersama-sama dengan Uni Eropa sebagai mitra sejajar, Pemerintah Indonesia siap bekerja sama untuk memenuhi kepentingan bersama dan menghadapi tantangan di forum bilateral, regional dan multilateral." tutup Siti Nurbaya saat peluncuran pertemuan WGECC.

Pertemuan WGECC yang dihadiri oleh perwakilan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Kementerian Luar Negeri, Kementerian ESDM serta Eselon I dan Eselon II Kementerian LHK, diharapkan dapat membuahkan ide-ide konstruktif dan solusi kolaboratif untuk mengatasi tantangan dalam menciptakan dunia yang lebih baik.

Komisioner Uni Eropa bidang Lingkungan, Maritim dan Perikanan, H.E. Karmenu Vella berterimakasih kepada pemerintah Indonesia, khususnya Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Menteri LHK), atas semangat kerjasama yang dibangunnya bersama Uni Eropa. Ini adalah pertemuan kedua H.E. Karmenu Vella dengan Menteri LHK.

Ada banyak agenda yang saling bertautan antara Indonesia dan Uni Eropa. H.E. Karmenu Vella, mengatakan bahwa pemerintah Indonesia dan Eropa menuju kearah yang sama untuk mewujudkan ekonomi yang ramah lingkungan atau yang dikenal dengan istilah blue dan green economy.

Kaitannya dengan FLEGT License, H.E. Karmenu Vella mengatakan, "Indonesia menjadi role model (percontohan) bagi para eksportir dunia dalam bidang kayu dan produk turunannya".

Seluruh agenda pertemuan ini bertujuan pada menciptakan, dan merancang keberlanjutan (sustainability) dari proses penciptaan sirkular ekonomi (circular economy). Sirkular ekonomi adalah suatu sistem dimana mengupayakan sebuah sisa atau limbah produk tetap bermanfaat melalui proses daur ulang sehingga menghasilkan produk baru dari limbah tersebut, dan produk limbah tadi tetap berada pada lingkaran industri, dan menjadi bahan baku dari sebuah produk baru.

Siti Nurbaya menjelaskan dengan gamblang tentang sirkular ekonomi ini, dia memberi contoh, "Misalnya, limbah kemasan botol air dalam kemasan, diolah dan seratnya dijadikan serat baju, kan jadi produk baru, padahal materialnya berasal dari satu produk yang sudah jadi sebelumnya", terang Siti.

Baik Siti Nurbaya maupun H.E. Karmenu Vella menyatakan sirkular ekonomi ini adalah salah satu skema, dan modul ekonomi yang baik dalam perdagangan global dengan nilai tambah menjaga lingkungan hidup.

Komisioner Uni Eropa ini juga mengatakan, bahwa Indonesia telah bersedia menjadi tuan rumah bagi Economic Ocean Summit tahun 2018 yang akan datang, dan pihaknya tengah melakukan penjajakan dengan Menteri LHK. Kedua belah pihak akan membicarakan hal-hal yang terkait tata kelola laut, mulai dari sisi ekonominya hingga dampak lingkungan di sektor kelautan, juga mengenai penangkapan ikan ilegal.

Siti Nurbaya menjelaskan, untuk sirkular ekonomi, Indonesia sudah memiliki pionir di bidang ini, yaitu korporasi-korporasi yang sadar akan pentingnya pengelolaan limbah mereka. Korporasi-korporasi ini, menurut Siti tergabung dalam sebuah aliansi yang bernama PRAISE (Packaging and Recycle Alliance for Sustainable Environment/ Aliansi untuk Kemasan dan Daur Ulang bagi Lingkungan Indonesia yang Berkelanjutan). Hal kedua yang disampaikannya adalah perihal sampah-sampah di laut. Ia mengatakan, bahwa tanggal 28 Februari besok, akan dilakukan pembersihan laut dan pantai.

Pada tanggal 23 Februari 2017 juga akan diluncurkan kampanye global untuk Pembersihan Laut (Global Campaign for Sea Cleaning), yang akan dihadiri oleh Direktur Eksekutif UNEP, Menteri Kordinator Bidang Kemaritiman, Menteri LHK, Menteri Kelautan dan Perikanan, dan Gubernur Bali.

Pada peluncuran kampanye ini, Indonesia juga akan menyatakan secara rinci apa yang menjadi komitmen Indonesia dalam pembersihan laut, dan tanggal 27 Februari 2017 juga akan dilakukan loka karya mengenai sampah lautan, dimana Indonesia akan belajar bersama negara Denmark, Korea Selatan, India, dan Jepang.

Intinya, lanjut dia, adalah belajar dari referensi internasional, dan membawanya ke ranah lokal Indonesia. Siti juga menjelaskan Kementerian LHK akan mengundang bupati dan walikota yang kota-kotanya adalah kota pantai, atau kota muara pantai.

"Terkait pelaksanaan FLEGT license yang digagas oleh UE, juga dalam bidang perikanan, Indonesia telah melakukan banyak kemajuan dalam bidang ekonomi hijau, namun lisensi FLEGT ini adalah usaha terus menerus yang harus dilakukan, dan Indonesia merupakan petarung yang tangguh untuk memerangi penangkapan ikan ilegal, sehingga Uni Eropa sangat berkeinginan untuk melakukan kerjasama mengurangi kejahatan dibidang perikanan ini", ujar H.E. Karmenu Vella.

"UE menunggu perkembangan industri produk-produk dari kelapa sawit di Indonesia dan negara produsen lainnya, walaupun Indonesia tetap menjadi prioritas", ujar Karmenu Vella. "Kelompok Kerja Indonesia dan Uni Eropa ini merupakan tempat yang tepat bagi perundingan-perundingan terkait produksi dan perdagangan material ini", ungkap Karmenu Vella saat menutup pembicaraan bilateral dengan Menteri LHK. (RB/rls)

Follow News : Riau | Kampar | Siak | Pekanbaru | Inhu | Inhil | Bengkalis | Rohil | Meranti | Dumai | Kuansing | Pelalawan | Rohul | Berita Riau