RIAUBOOK.COM - Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Syamsul Anwar mengingatkan agar setiap pelaku usaha harus memiliki izin Lingkungan Hidup atau Amdal.

Demikian disampaikannya saat membuka Bimbingan Teknik Amdal yang di taja DLHK bertempat Ballroom Grand Hotel, Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, Riau.

Kembali ditegaskannya, agar setiap usaha dan kegiatan yang tidak memiliki amdal lingkungan hidup maka bisa dipidanakan karena dapat membahayakan keselamatan pihak tertentu. "Jadi sudah keharusan setiap pelaku usaha mempersipkan Amdal maupun pengolahan limbah agar terlepas dari jerat hukum," kata Kadis LHK.

Kembali dipertegasnya, UUD 1945 menyebutkan bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat menjadi hak azasi dan menjadi hak konstitusi bagi setiap warga negara, maka dari itu negara, pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan berkewajiban untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan pelaksanaan pembangunan berkelanjutan. "Hal ini dilakukan supaya lingkungan hidup di negara ini tetap menjadi sumber penunjang bagi makhluk hidup lainnya," kata Dia lagi.

Karena itu Pengendalian Dampak Lingkungan (Amdal) maupun UKL,UPL dan SPPL sebagai bagian dari dokumen lingkungan diperlukan proses pengambilan keputusan terkait pelaksanaan rencana usaha dan kegiatan yang memiliki dampak besar dan penting dari lingkungan hidup. "Kalau merujuk pada Peraturan pemerintah nomor 27 tahun 2012 terkait izin lingkungan pasal 2 itu sendiri, setiap usaha dan kegiatan yang memiliki amdal atau UKL dan UPL, wajib dan diharuskan memiliki izin lingkungan," kata Syamsul.

Untuk memproses perizinan butuh akan tenaga penilai amdal yang berlesensi kardna itulah dilaksanakan Bimbingan Teknis untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi aparatur komisi penilai amdal dikabupaten Pelalawan sesuai UU Nomor 32 tahun 2019 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. "Kita merujuk pasal 29 ayat 2 yang mengatur komisi penilai amdal wajib memiliki lisensi dari menteri, gubernur dan bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya," ujarnya.

Usai berikan sambutanya, Kepala Dinas LHK Pelalawan membuka secara resmi kegiatan bimbingan teknis peningkatan kapasitas aparatur komisi penilai amdal pada kegiatan pelayanan penilaian dokumen lingkungan hidup tahun 2017.

Terlihat hadiri, Kabid Tata Lingkungan Dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Dinas LHK Pelalawan beserta Kasi Kajian Dampak Lingkungan, puluhan peserta dari isntansi/OPD terkait dan camat Se-Pelalawan. Untuk Narasumber dari Kementerian LHK Pusat, Dirjend Tata Lingkungan dan Planologi Kehutanan RI, juga terlihat hadir dari Pusat Study Lingkungan Hidup UGM Yogyakarta, lalu dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Riau serta Dinas Lingkungan Hidup Kebersihan Pelalawan.

"Acara ini hanya berlangsung selama satu hari saja," ujar Panitia Pelaksana Kasie Kajian Dampak Lingkungan Hidup Davis Riswan pada media yang meliputnya. [RB/ton].

Follow News : Riau | Kampar | Siak | Pekanbaru | Inhu | Inhil | Bengkalis | Rohil | Meranti | Dumai | Kuansing | Pelalawan | Rohul | Berita Riau