Riau Book - Pihak Bank Riau dan Kepulauan Riau (BRK akan membantu restrukturisasi kredit bagi debitur yang merugi akibat kabut asap kebakaran lahan dan hutan.

"Kami melihat ada beberapa usaha yang perlu diselamatkan," kata Direktur Utama Bank Riau-Kepri Irvandi Gustari kepada wartawan di Pekanbaru, Minggu (1/11/2015).

Ia melakukan evaluasi dan penyeleksian terhadap debitur sebelum melakukan penjadwalan pelunasan atau restrukturisasi kredit.

Menurut dia, sudah ada debitur dari kalangan pengusaha hingga Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang mengajukan penjadwalan ulang (rescheduling) kredit.

Meski begitu, Bank Riau-Kepri belum tentu mengabulkan seluruhnya karena diduga ada juga pengusaha yang tidak terkena imbas kabut asap dan pelemahan ekonomi.

"Tidak semua UMKM perlu kami selamatkan. Kami harus selektif karena dari hasil survei kami, kabut asap tidak begitu berpengaruh terhadap UMKM. Pengaruh kabut asap terhadap UMKM hanya sekitar dua persen," katanya.

Menurut dia, sektor usaha yang paling terkena imbas negatif dari kabut asap adalah perhotelan, jasa tiket pesawat dan perjalanan wisata, dan logistik.

Karena itu, ia berharap kepada pengusaha dan UMKM lainnya tidak menggunakan kabut asap sebagai dalih untuk mengemplang pembayaran kredit.

Sebelumnya, Bank Indonesia Kantor Perwakilan Provinsi Riau melakukan survei cepat terhadap dampak kabut asap yang hasilnya terdapat tujuh sektor usaha yang terkena dampak langsung.

Salah satu sektor usaha adalah perbankan, sehingga bank sentral merekomendasi perlu adanya penjadualan ulang kredit karena debitur yang rugi karena asap dipastikan bermasalah pelunasan cicilannya.

"Ini diharapkan bisa mengurangi denda mereka (debitur) dan mengurangi dampak ke perbankan karena apabila dibiarkan akan menyebabkan rasio kredit bermasalah atau NPL bisa meningkat," kata Deputi Kepala Perwakilan Kantor Bank Indonesia (BI) Provinsi Riau, Irwan Mulawarman, di Pekanbaru pada pekan lalu.

Ia mengatakan sektor perbankan juga mendapat imbas negatif dari kabut asap kebakaran yang berkepanjangan di Riau.

Lebih dari tiga bulan masyarakat sana sebagaimana banyak provinsi lain Indonesia terkena asap.

Pembayaran hutang kredit menjadi terlambat dari sektor usaha yang juga terkena imbas, seperti dari sektor konstruksi, sektor jasa pengiriman, dan sektor jasa perdagangan, akomodasi dan penyedia makan-minum.

Menurut dia, sektor konstruksi dan properti juga pasti terganggu karena mayoritas material bangunan didatangkan dari Pulau Jawa sehingga biaya distribusi naik.

Karakteristik pekerjaan di sektor konstruksi yang dilakukan di luar ruangan sangat terganggu oleh kondisi asap sehingga menyebabkan tertundanya jadwal penyelesaian.

"Kondisi asap menyebabkan penurunan produktivitas sampai dengan 40 persen, meningkatnya kasus kesehatan dan keselamatan kerja, serta terhambatnya pengiriman bahan bangunan yang diperlukan," katanya.

Keterlambatan penyelesaian pekerjaan pada proyek pemerintah juga menimbulkan risiko potensi perusahaan untuk terkena daftar hitam karena dianggap wanprestasi kepada pemberi proyek.

Selain itu, ia mengatakan memasuki minggu pertama Oktober 2015, kineja kredit mikro-kecil beberapa bank diperkirakan mulai terdampak oleh kondisi asap.

Sementara itu, kredit yang berhubungan dengan bisnis besar masih terdampak dengan anjloknya harga komoditas terutama kelapa sawit dan karet.

"Karena itu Bank Indonesia merekomendasikan kepada perbankan meninjau kembali pendendaan terhadap keterlambatan pengiriman billing statement dan apakah ada perlakuan khusus kepada debitur yang terimbas bencana asap," katanya.

BI menyatakan kabut asap kebakaran lahan dan hutan di Provinsi Riau berdampak negatif luar biasa terhadap perekonomian daerah, khususnya kepada tujuh sektor usaha yang terkena imbas langsung.

Tujuh sektor tersebut antara lain sektor transportasi, sektor jasa pengiriman, serta sektor perdagangan, penyedia akomodasi jasa makan dan minuman. Kemudian sektor jasa pendidikan dan kesehatan, sektor perkebunan, konstruksi dan properti, dan sektor perbankan. (antara)