RIAUBOOK.COM - Buntut dari dinaikannya tarif pajak parkir sepeda motor yang semula Rp1000 menjadi Rp2000 menimbulkan keresahan bagi masyarakat, karena kenaikan tarif tersebut dinilai tanpa ada sosialisasi terlebih dahulu.

Menanggapi hal itu, wakil rakyat Siak langsung memanggil pihak terkait yakni Dinas Perhubungan Siak, untuk melakukan dengar pendapat atau hearing mempertanyakan kenaikan tarif tersebut.

Ketua Komisi III DPRD Siak, Masri meminta agar dinas terkait untuk menunda terlebih dahulu pelaksanaan kenaikan tarif parkir sepeda motor sampai waktu yang belum ditentukan.

"Saat ini bulan Ramadan, otomatis kebutuhan masyarakat sangat meningkat. Apalagi saat ini perekonomian yang merosot tidak perlu menambah beban bagi masyarakat," kata Masri, di ruang Banggar, Senin (05/06/2017).

Menanggapi hal tersebut Plt Kepala Dishub Siak H. Syafrilenti, didampingi sekretaris Dishub menyampaikan saat ini Dishub hanya menjalankan amanah yang diatur dalam Perda Retribusi.

"Hal ini tentu akan memberikan PAD kepada daerah, sesuai target yang telah disepakati dengan pemerintah daerah," kata Syafrilenti.

Senada disampaikan Kabag Hukum Setdakab Siak, Jhon Efendi menjelaskan, Perda sudah disahkan dan telah ada telaah atau evaluasi Kementerian, Pemda melalui Dinas Perhubungan sudah harus menjalankan tarif sesuai Perda.

"Jika harus ditunda bisa saja, namun mesti ada pembahasan lebih lanjut terhadap langkah-langkah yang harus diambil jika memang harus ditunda, tapi jika harus dibatalkan tentu itu tidak bisa," kata Jhon.

"Karena Perda ini ada payung hukumnya. Sebelum disahkan menjadi Perda, kita telah melakukan upaya koordinasi dengan berbagai pihak baik itu Kementerian perhubungan dan juga staff ahli DPRD," tutur Jhon. (RB/Agus)

Follow News : Riau | Kampar | Siak | Pekanbaru | Inhu | Inhil | Bengkalis | Rohil | Meranti | Dumai | Kuansing | Pelalawan | Rohul | Berita Riau