RIAUBOOK.COM - Tanaman kehidupan yang akan diserahkan perusahaan PT National Sago Prima (NSP) kepada masyarakat, menurut Irwan harus diatur dulu mekanisme pengelolaannya. Sehingga ke depan di antara masyarakat tidak menjadi gaduh.

Sebab volume luas kebun sagu yang akan diserahkan perusahaan, masih belum proporsional dalam membantu peningkatan kehidupan masyarakat sekitar.

"Untuk itu sebut Irwan, pihaknya akan mengatur regulasi tata cara penerimaan dan pengelolaan hasil dari kebun itu kelak. Masyarakat tidak otomatis langsung mengklaim bahwa mereka akan memiliki sebidang atau seluas kebun," ujar Bupati Irwan, kepada sejumlah wartawan menyinggung masalah tanaman kehidupan perusahaan yang mengelola hutan di Kepulauan Meranti, Selasa (06/06/2017).

Diungkapkan Irwan, pihaknya telah bertemu dengan PT NSP terkait realisasi penanaman tanaman kehidupan maupun prosesi penyerahan. Irwan mengungkapkan, penyerahan tersebut harus melalui pemerintah daerah. Sehingga pemerintah daerah akan mengalokasikan kepada desa-desa terkait maupun untuk bagian kecamatan.

Hasilnya yang akan dikelola nantinya oleh desa, untuk itu desa sebelumnya harus memiliki badan usaha milik desa (Bumdes) dengan demikian pengelola Bumdes nantinya akan bertanggungjawab baik kepada pemerintah desa maupun kepada masyarakat.

"Sehingga pemberian yang diserahkan oleh perusahaan nantinya bisa diatur dengan baik, bukan justru sebaliknya menjadi bahan pergunjingan di tengah masyarakat," terang Irwan.

Ditambahkannya, sesuai hasil pertemuan dengan perusahaan PT NSP, diperoleh penjelasan soal luas lahan tanaman kehidupan itu sudah tersedia seluas 1.100 Ha dan lokasinya sudah ditentukan, yakni di Desa Lukun. Menyinggung CD (comunity deflopment) dari PT Sumatera Riang Lestari (SRL) yang beroperasi di Rangsang dan Rangsang Pesisir, menurut Bupati jika ada pemberian dana CD dalam bentuk tunai selama ini harus bisa dipertanggungjawabkan oleh aparat pemerintahan desa maupun kecamatan yang menerima dana rutin setiap tahun tersebut. Irwan bahkan tidak mengetahui selama ini kalau dana CD tersebut langsung ditujukan kepada masing-masing pemerintahan desa maupun kecamatan di Pulau Rangsang itu.

Menurut Bupati, pemerintahan yang menerima dana dari pihak luar secara rutin harusnya membuat laporan. Sebab ada aturan yang mengatur penerimaan dana tersebut, tidak bisa sembarangan .(RB/Jos)

Follow News : Riau | Kampar | Siak | Pekanbaru | Inhu | Inhil | Bengkalis | Rohil | Meranti | Dumai | Kuansing | Pelalawan | Rohul | Berita Riau