ilustrasi e-KTP

Senin, 12 Juni 2017 - 19:18 WIB 1460000

2 Terdakwa Korupsi e-KTP Kembalikan Uang dan Honda Jazz

Share ke BBM

RIAUBOOK.COM - Dua terdakwa kasus korupsi dalam pengadaan KTP-Elektronik mengaku menyesal dan sudah mengembalikan uang yang diterima dari proyek tersebut.

Keduanya yakni mantan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Irman. Dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Senin (12/6/2017), ia mengaku sudah kembalikan uang 300 ribu dolar AS dan uang Rp50 juta.

Terdakwa kedua yakni mantan Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan di Kementerian Dalam Negeri, Sugiharto. Ia pun telah mengembalikan Rp270 juta dan mobil Honda Jazz.

Irman juga mengaku menyesali perbuatannya menerima uang dan mengikuti intervensi pihak luar untuk mengawal konsorsium dalam pengadaan KTP-e.

"Saya menyesal, misalnya pemberian uang dari Pak Giarto ke saya, kenapa tidak langsuns saya kembalikan, saya sesali," katanya.

"Kesalahan yang lain, saya menyesal karena dari awal saya sangat ingin e-KTP ini dilaksanakan di Indonesia secara benar, tapi ada penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dan intervensi dari pihak-pihak luar termasuk ke saya agar mengawal tiga konsorsium," tambah Irman.

Irman bahkan secara emosional menceritakan bahwa dia tidak tenang menjabat sebagai dirjen selama lima tahun.

"Serba salah saya. Saya ditekan, diintervensi. Saya punya cita-cita dapat tetap bekerja. Saya tidak menikmati uang, jadi dirjen pun saya tidak menikmati karena saya pulang subuh selama lima tahun. Saya tidak menikmati sama sekali karena tekanan-tekanan dari orang yang tidak benar Yang Mulia, betul," kata Irman dengan terbata-bata karena menahan tangis.

Sugiharto juga mengaku sudah mengembalikan uang yang ia terima dari proyek KTP-E.

"Hanya dapat Rp270 juta dan mobil Honda Jazz. Saya mengakui kesalahan saya saya menyesal demi Allah saya mohon keringanan," kata Sugiharto juga sambil tersedu.

Irman dan Sugiharto didakwa berdasarkan pasal 2 ayat (1) atas pasal 3 UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sidang tuntutan keduanya akan dilaksanakan pada 22 Juni 2017. (ant)

Follow News : Riau | Kampar | Siak | Pekanbaru | Inhu | Inhil | Bengkalis | Rohil | Meranti | Dumai | Kuansing | Pelalawan | Rohul | Berita Riau

Share ke BBM

100000000
muhardi

Berita Terkini

Hary Tanoe Diperiksa Polisi Terkait 'SMS Gelap'

Senin, 12 Juni 2017 - 10:40 WIB

Akhirnya...Banding Vonis Ahok Resmi Dicabut

Kamis, 08 Juni 2017 - 19:56 WIB

Humas Polda Riau Sambangi RIAUBOOK.COM

Selasa, 06 Juni 2017 - 11:18 WIB

Persekusi, Karena 'Olok-olok' Ormas

Minggu, 04 Juni 2017 - 12:52 WIB

Cari Judul Berita






Galeri Riau Pustaka Lingkungan Dunia



Banner

Socialize