Riau Book - Pihak Dewan Pengupahan Kota Dumai Riau segera mengusulkan besaran angka upah minimum kota (UMK) tahun 2016 yang sudah ditetapkan Rp2,514 juta ke pemerintah provinsi sebelum 21 November.

Sekretaris DPK Dumai Amiruddin menyebutkan, angka UMK sudah disepakati bersama naik sekitar 14 persen dibanding 2015 lalu Rp2,2 juta dalam tiga kali rapat pembahasan.

"Kita tepat waktu menyelesaikan penetapan angka UMK 2016 dan secepatnya akan diusulkan ke Gubernur Riau untuk dievaluasi dan disetujui," sebutnya, Selasa (17/11/2015).

Dia menyebutkan, dalam pembahasan UMK, DPK menerapkan PP nomor 17 tahun 2015 tentang pengupahan dan rapat berlangsung alot karena dua belah pihak, yaitu asosiasi pengusaha dan serikat buruh saling mengajukan angka dan bertahan.

Dari kalangan pengusaha yang diwakili Apindo dan Kadin mengusulkan Rp2,4 juta berdasarkan PP Pengupahan dan serikat buruh ajukan Rp2,5 juta mengacu angka kebutuhan hidup layak 2015 sebesar Rp2,576 juta.

"Dua pihak awalnya saling bertahan angka, lalu diambil solusi dengan jalan tengah yaitu mengurangi Rp61 ribu dari KHL dan menaikkan Rp61 ribu usulan pengusaha dan akhirnya disepakati bersama jadi Rp2,514 juta," terangnya.

Dia mengapresiasi semua pihak yang terlibat dalam pembahasan angka UMK 2016 ini karena telah berlangsung tertib dan kondusif dan berharap bisa segera disetujui oleh Pemerintah Provinsi Riau.

Anggota DPK dari unsur serikat pekerja Nurdin Buddin mengatakan pihaknya sepakat dengan besaran angka UMK tersebut tanpa syarat demi kepentingan umum masyarakat buruh dan pekerja serta kelancaran dunia usaha di Dumai.

"Kita dapat menerima besaran UMK yang ditetapkan ini meski awalnya menolak penerapan PP pengupahan dalam rapat pembahasan, dan demi kebersamaan dengan semua pihak," demikian dia. (MC Riau)