Riau Book - Kehadiran UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah harus ditindak lanjuti baik dan yang sangat krusial adalah terkait dengan peralihan kewenangan dan pemetaan urusan pemerintah konkuren, Sekretaris Daerah Kabupaten Kampar, Riau, Zulfan Hamid.

Sesuai dengan edaran Mendagri Nomor 120/253/SJ pelaksanaan peralihan kewenangan penyelenggaraan urusan konkuren didahului dengan invetarisasi terhadap personil, pendanaan, sarana prasarana, dan dokumen (P3D) yang dilaksanakan paling lambat tanggal 31 Maret 2016, yang untuk selanjutnya dilakukan serah terima personil, aset dan dokumen paling lambat tanggal 2 Oktober 2016.

Sekda Zulfan Hamid mengatakan itu pada saat rapat percepatan Personil, Pendanaan, Sarana Prasarana dan Dokumen (P3D) di ruang rapat lantai III Kantor Bupati Kampar, Rabu (18/11).

Zulfan menyampaikan, untuk seluruh SKPD dilingkungan Pemkab Kampar agar sesegera mungkin menyiapkan dan melengkapi data dalan penyusunan P3D dengan waktu yang telah ditentukan.

Sementara itu, Kabag Ortal Setda Kampar Samsurizal mengatakan ada beberapa permasalahan yang dihadapi dalam penyusunan P3D itu, di antaranya urusan kecamatan yang tersedia pada sistem hanya satu, sedangkan dari 21 kecamatan yang ada tipologinya akan berbeda.

Urusan yang tidak terdapat di dalam sistem, sedangkan SKPD penanggung jawabnya serta tugas dan tupoksinya ada. Belum lagi, lanjut dia, untuk urusan kelurahan juga sejauh ini belum tersedia indikatornya pada sistem.

"Sistem yang disajikan Kemendagri pun belum final dan mengalami perubahan-perubahan, sehingga kemungkinan perubahan tipologi masih terjadi," tambahnya.

Dan untuk itu, katanya, Pemkab Kampar telah membentuk Tim Penyusunan P3D dan pemetaan. Tim ini bertugas memfasilitasi SKPD dalam melakukan identifikasi peralihan kewenangan urusan dan format inventarisasi P3D serta koordinasi. (RB/rls)