RIAUBOOK.COM - Adanya sanksi pidana bagi Kepala Daerah dalam Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) menyebabkan hal ini sampai sekarang belum ditandatangani oleh Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman.

Ini dikatakan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Riau Ahmad Hijazi dalam pertemuan dengan Komisi II DPR RI yang salah satunya membahas persoalan honorer K2 di Riau, Jumat (29/9/2017)

"Karena yang terberat itu adanya sanksi pidana bagi Kepala Daerah, bila dikemudian hari ada salah seorang dari honorer ini yang dokumennya tidak benar, inilah yang menyebabkan Gubernur Riau agak berat meneken surat tersebut," kata Sekda.

Ditambahkannya persoalan ini sudah beberapa coba dicarikan jalan keluarnya termasuk dengan memverifikasi dan berkonsultasi dengan BKN Regional Pekanbaru, namun tetap belum cukup meyakinkan Gubernur Riau untuk menekennya, karena sanksi pidana itu.

Persoalan ini juga sudah dimediasi dibahas bersama dengan Ombudsman, namun belum ada keputusan terkait sanksi pidana, padahal itulah masalah terberat kenapa ini belum juga diteken.

Ada keraguan seorang Kepala Daerah meneken surat tersebut, karena salah satu saja dari ratusan orang tersebut yang kemudian hari bermasalah dokumennya, maka sanksi pidana akan juga berakibat kepada Kepala Daerah yang bertanda tangan.

Sebagaimana diketahui honorer K2 di lingkungan Pemprov Riau ada 100 orang. Satu orang, menurut informasi perwakilan honorer tersebut, sudah meninggal dunia. Mereka dinyatakan lulus CPNS pada 2013 namun sampai sekarang belum diangkat karena terganjal SPTJM sebagai syarat mutlak.

Honorer K2 terdiri dari berbagai formasi yaitu guru, tenaga medis dan formasi lain yang SK Januari 2005 ke bawah.

Sementara usulan agar sanksi pidana di hapus dalam redaksi SPTJM tidak bisa dilakukan, karena itu adalah aturan yang sudah berlaku di seluruh Indonesia. (RB/habir)

Follow News : Riau | Kampar | Siak | Pekanbaru | Inhu | Inhil | Bengkalis | Rohil | Meranti | Dumai | Kuansing | Pelalawan | Rohul | Berita Riau