Setya Novanto. (net)

Selasa, 03 Oktober 2017 - 11:06 WIB 1590000

Sah, Setya Novanto Bisa Jadi Tersangka Lagi di KPK

Share ke BBM

RIAUBOOK.COM - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi masih berwenang untuk menetapkan kembali Ketua DPR RI Setya Novanto sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan KTP elektronik (e-KTP) tahun anggaran 2011-2012.

Demikian informasi tersebut disampaikan pihak Mahkamah Agung seperti dilansir RiauBook.com dari kompas.

Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat Mahkamah Agung Abdullah mengatakan, kewenangan tersebut diatur dalam Pasal 2 Ayat 3 Peraturan MA Nomor 4 Tahun 2016.

"Bahwa putusan praperadilan yang mengabulkan permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka tidak menggugurkan kewenangan penyidik untuk menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka lagi," kata Abdullah dalam keterangannya, Jakarta, Selasa (3/10/2017).

Penetapan status tersangka tersebut, kata Abdullah, dapat diterbitkan setelah memenuhi paling sedikit dua alat bukti baru yang sah dan berbeda dengan alat bukti sebelumnya yang berkaitan dengan materi perkara.

Menurut Abdullah, esensi dari praperadilan hanya menentukan keabsahan penetapan tersangka dan tidak menghilangkan perbuatan pidananya itu sendiri.

Abdullah mengungkapkan, Mahkamah Agung sama sekali tidak boleh intervensi terkait putusan praperadilan.

Oleh sebab itu apa pun dan bagaimana pun putusan hakim menjadi tanggung jawab mutlak hakim yang bersangkutan dan tidak ada hubungan dengan Ketua Pengadilan yang bersangkutan, atau Ketua Pengadilan Tingkat Banding maupun Pimpinan Mahkamah Agung.

"Mahkamah Agung menghormati apa yang telah diputuskan oleh Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terkait dengan praperadilan kasus Setya Novanto," kata dia

Dalam sidang putusan praperadilan yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jumat (30/9/2017), hakim tunggal Cepi Iskandar menilai penetapan tersangka Setya Novanto dalam kasus dugaan korupsi kartu tanda penduduk elektronik (E-KTP) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi tidak sah.

KPK pun diminta untuk menghentikan penyidikan terhadap Setya.

Ada sejumlah pertimbangan yang mendasari Hakim Cepi membuat putusan tersebut.

Pertama, Cepi menilai penetapan tersangka Novanto oleh KPK sudah dilakukan di awal penyidikan. Menurut Cepi, harusnya penetapan tersangka dilakukan di akhir tahap penyidikan suatu perkara. Hal itu untuk menjaga harkat dan martabat seseorang.

Selain itu, Cepi juga menilai alat bukti yang diajukan berasal dari penyidikan terhadap Irman dan Sugiharto, mantan pejabat Kementerian Dalam Negeri yang sudah divonis bersalah melakukan korupsi E-KTP.

Menurut Cepi, alat bukti yang sudah digunakan dalam perkara sebelumnya tidak bisa digunakan untuk menangani perkara selanjutnya.

Follow News : Riau | Kampar | Siak | Pekanbaru | Inhu | Inhil | Bengkalis | Rohil | Meranti | Dumai | Kuansing | Pelalawan | Rohul | Berita Riau

Share ke BBM

100000000
Fazar Muhardi

Berita Terkini

Polisi Lakukan Operasi Cipkon Tekan Pekat di Masyarakat

Senin, 02 Oktober 2017 - 17:43 WIB

Belum 24 Jam Bawa Kabur Mobil, Eh... Diciduk Polisi

Sabtu, 30 September 2017 - 22:29 WIB

Awas Huru-hara, Begini Cara Polisi Inhu Mengatasinya

Sabtu, 30 September 2017 - 21:36 WIB

Di Kuansing, Narkoba sudah Masuk Desa

Sabtu, 30 September 2017 - 21:24 WIB

Memalukan, Oknum Polda Riau Malah Menjambret

Selasa, 26 September 2017 - 21:10 WIB

Mobil Angkut Ratusan Paket Ganja, Pas Razia Ketangkap

Selasa, 26 September 2017 - 08:18 WIB

Kompak, Bapak sama Anak Curi Motor di Inhil

Minggu, 24 September 2017 - 20:08 WIB

Penyeludupan Miras Ditangani Mabes, Ini Kata Kapolda Riau

Sabtu, 23 September 2017 - 18:09 WIB

Cari Judul Berita




Galeri Riau Pustaka Lingkungan Dunia