Ilustrasi Pilkada. (Foto: kpu.go.id)

Selasa, 07 November 2017 - 18:39 WIB 1990000

Kajian Kemendagri, Biaya Honorarium KPU Sebabkan Anggaran Pilkada Mahal

Share ke BBM

RIAUBOOK.COM - Peneliti Pusat Pembangunan dan Keuangan Daerah, Badan Penelitian dan Pengembangan Kemendagri, Siti Aminah mengatakan dalam kajian Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terungkap bahwa pilkada serentak di beberapa daerah justru lebih mahal dibandingkan pilkada sebelumnya.

Ada berbagai komponen biaya yang membuat anggaran pilkada membengkak dan bila ditanya komponen apa yang paling besar maka jawabanya adalah honorarium.

"Jadi itu komponen terbesar," ujar Siti Aminah saat memaparkan data kajian di Jakarta, dikutip dari Kompas.com, Selasa (7/11/2017).

Pilkada serentak ternyata tidak menjamin efisiensi anggaran pemilu.

Besarnya biaya honorarium disebabkan banyaknya kelompok-kelompok kerja yang dibentuk dengan struktur yang besar.

Mulai dari pengarah, penanggung jawab, ketua, sekretaris, hingga anggota yang lebih dari 10 orang dengan honor yang beragam.

Meski begitu, kajian Kemendagri tersebut tidak bersifat nasional.

Dari 15 provinsi kajian, hanya beberapa KPU kabupaten kota yang menyerahkan data lengkap seputar anggaran Pilkada.

Di KPU Kota Jogjakarta, biaya honorarium mencapai 37,21 persen darinya anggaran Pilkada 2017, jauh di atas biaya pelaksaan kampanye 11,29 persen, sosialiasi 6,61 persen, pengadaan dan pendistribusian 6,44 persen, dan proses perhitungan 5,89 persen.

Sementara di Kota Cimahi, biaya honorarium sebesar 23,11 persen pada Pilkada 2017. Angka ini lebih tinggi dari empat komponen biaya lainnya.

Pada Pilkada 2018, persentase honorarium Pilkada di Kota Bandung akan mencapai Rp 17,7 miliar, atau 38,25 persen dari total biaya Pilkada sebesar Rp 55,5 miliar.

Adapun di tingkatan Provinsi, biaya honorarium di Pilkada Jawa Barat mencapai Rp 488 miliar, atau 42 persen dari total biaya Pilkada sebesar Rp 1,16 triliun pada 2018.

Di dalam kesimpulan kajian itu, Kemendagri menilai bahwa biaya honorarium menjadi salah satu faktor yang menyebabkan inefisiensi biaya pilkada.

Oleh karena itu, direkomendasikan adanya pembatasan dan pengurangan jumlah Pokja, pengilangan unsur pengarah dan penanggung jawab, serta menata unit cost dengan mempertimbangkan standar biaya setiap daerah. (RB/Kompas.com)

Follow News : Riau | Kampar | Siak | Pekanbaru | Inhu | Inhil | Bengkalis | Rohil | Meranti | Dumai | Kuansing | Pelalawan | Rohul | Berita Riau

Share ke BBM


100000000
Yopi Pranoto

Berita Terkini

KPK Sebut Ada Tersangka Baru Kasus KTP Elektronik

Selasa, 07 November 2017 - 18:30 WIB

Makan Gulai Ikan Patin Khas Riau, AHY Bilang Enak

Minggu, 05 November 2017 - 07:52 WIB

'AHY Presiden, Firdaus Gubernur Riau' Disuruh Minggir

Minggu, 05 November 2017 - 07:31 WIB

Mencari Calon Legislator Perempuan

Rabu, 01 November 2017 - 11:16 WIB

PKS Beri Sinyal untuk Syamsuar di Pilgub Riau

Senin, 30 Oktober 2017 - 10:33 WIB

Mendadak SBY Temui Jokowi, Keduanya Tertawa Akrab

Jumat, 27 Oktober 2017 - 15:42 WIB

Ahok: Integritas Bisa Dibuang Tapi Tak Bisa Dicuri

Kamis, 26 Oktober 2017 - 07:43 WIB

Cari Judul Berita




Galeri Riau Pustaka Lingkungan Dunia