RIAUBOOK.COM - Penjabat (Pj) Wali Kota Pekanbaru, Muflihun, dinilai gagal dalam menjalankan tugas sebagai kepala daerah karena dianggap tidak mengedepankan kepentingan masyarakat yang hari ini mengeluhkan persoalan banjir, sampah, terutama jalan rusak.

"Kepentingan pribadi saja yang dikedepankan, foya-foya dalam menggunakan anggaran tanpa perdulikan kepentingan masyarakat," kata Ketua Majelis Pimpinan Wilayah (MPW) Pemuda Pancasila (PP) Riau, Haji Arsyadianto Rachman di Pekanbaru, Rabu malam (27/3/2024).

RiauBook.com sebelumnya menerima berkas Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Pekanbaru yang intinya terjadi kenaikan anggaram cukup fantastis pada anggaran belanja di Sekretariat Daerah (Setda) Kota Pekanbaru, dari Rp142.941.210.949 pada APBD Murni menjadi Rp183.656.679.312 (APBD Perubahan).

"Anggaran Rp180 miliar itu untuk apa? Jangan berfoya ketika masyarakat sengsara akibat jalan-jalan di Pekanbaru banyak yang rusak parah," kata pria yang akrab disapa Anto Rachman itu.

Menurut dia, ada banyak kriteria yang kemudian Muflihun pantas mendapat penilaian 'rapor merah', pertama terkesan berfoya-foya menggunakan APBD di atas hiruk pikuk persoalan Kota Pekanbaru.

Hal itu diungkap Anto terbukti dalam dokumen APBD Kota Pekanbaru, anggaran Setda naik signifikan dari tahun 2021 (wali kota sebelumnya).

Pada tahun 2021, diketahui Anggaran Setda Pekanbaru hanya Rp90 miliar, namun dizaman Pj Muflihun justru naik menjadi lebih Rp183 miliar.

Kemudian, lanjut dia, Pj Wako Pekanbaru dilantik pada Mei 2022, tapi dalam temuan LHP BPK Muflihun telah melakukan penggeseran anggaran tanpa persetujuan DPRD, yakni dengan mengurangi dan memangkas tunjangan Pegawai Negeri yang semula untuk 14 bulan, dipangkas menjadi 10 bulan.

Diketahui, lanjut dia, dana tersebut dialihkan menjadi kegiatan proyek Penunjukan Langsung (PL) diduga untuk menjadi 'bancakan' cari uang Pj Wako Pekanbaru dengan bukti LHP BPK RI Nomor: 145B/LHP/2023.

Terakhir, demikian Anto, dalam masa kepemimpinan Mei 2022 sampai Desember 2022, Pj Wako Pekanbaru menambahkan utang baru yang nilainya Rp59 miliar untuk pengadaan barang dan jasa serta belanja modal.

"Dan utang Rp59 miliar ini adalah 'bancakan' proyek pascadilantik 6 bulan pertama menjadi Pj Wako Pekanbaru. Ini adalah bukti temuan LHP BPK RI," katanya.

Terkait temuan itu, Muflihun yang dihubungi belum bersedia memberikan komentar.

Jalan Pekanbaru Rusak

Anto Rachman mengingatkan, bahwa Penjabat Wali Kota Pekanbaru harusnya sadar bahwa jabatan yang diembannya adalah amanah yang harus dijalankan untuk kepentingan rakyat, bukan pribadi atau kelompoknya saja.

"Selama ini ada banyak persoalan di Pekanbaru yang sangat dikeluhkan masyarakat, seperti sampah, banjir dan terutama jalan-jalan banyak yang rusak tapi tidak juga diperbaiki," katanya.

Untuk diketahui, saat ini ada sepanjang 400 kilometer (km) jalan di Kota Pekanbaru dalam kondisi rusak sehingga memang membutuhkan biaya yang besar untuk memperbaikinya.

Menurut laporan yang diterima, dari 1.200 km total panjang jalan di Kota Pekanbaru, sekitar 400 km dibutuhkan 'overlay' atau pengaspalan ulang yang membutuhkan anggaran Rp800 miliar (jika per 1 kmnya Rp2 miliar).

Tahun lalu (2023), Pemko Pekanbaru hanya menganggarkan Rp20 miliar untuk memperbaiki jalan rusak di Pekanbaru, jumlah itu setara 2,5 persen dari dana yang diperlukan untuk menuntaskan masalah jalan rusak.

Kondisi itu menjadi miris setelah Muflihun justru mengutamakan anggaran seremonial dalam postur APBD di Setda Kota Pekanbaru yang terbukti melonjak drastis dari Rp90 miliar menjadi Rp180 miliar. (fzr)