Dari penelusuran RiauBook.com, PTPN V pada awalnya merupakan Badan Usaha Milik Negara yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PP) No. 10 tahun 1996 tanggal 14 Pebruari 1996 tentang Penyetoran Modal Negara Republik Indonesia untuk pendirian Perusahaan. Pada awalnya merupakan konsolidasi proyek-proyek pengembangan kebun eks PT Perkebunan (PTP) II, PTP IV dan PTP V di Provinsi Riau.

Anggaran Dasar Perusahaan diaktakan oleh Harun Kamil SH., Notaris di Jakarta dengan Akta No. 38 tanggal 11 Maret 1996 dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. C2-8333.HT.01.01TH.96 tanggal 8 Agustus 1996 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 80 tanggal 4 Oktober 1996 serta Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 8565/1996.

Anggaran Dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan pada tahun 2014 sejalan dengan terbitnya Peraturan Pemerintah No. 72 tahun 2014 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara III yang mengalihkan 90 persen saham PTPN V dari milik Negara menjadi milik PTPN III.

Perubahan struktur saham ini merubah status Perusahaan dari BUMN menjadi Anak Perusahaan Holding BUMN Perkebunan dengan PTPN III sebagaiChampion.

Perubahan Anggaran dasar terakhir dituangkan dengan Akta No. 12 tanggal 25 Juli 2019 dibuat dihadapan Nanda Fauz Iwan, SH. M.Kn. Notaris di Jakarta Selatan. Dan telah mendapat pengesahan dari Menkumham RI melalui Surat Nomor: AHU-0056202.AH.01.02 Tahun 2019 tanggal 23 Agustus 2019.

Perusahaan per November 2019 memiliki kebun inti sawit dengan total luas areal tanaman seluas 78.340,09 Ha dengan komposisi TM seluas 57.419,60 ha, TBM seluas 17.540,09 ha, TB/TU/TK seluas 2.736, areal bibitan seluas 127,40 ha dan areal non produktif seluas 517 ha. Perusahaan juga memiliki kebun inti karet dengan total luas areal 8.184 ha dengan komposisi TM seluas 5.215 ha, TBM seluas 2.898 ha, TB/TU/TK seluas 68 ha dan bibitan seluas 3 ha.

Erick Mencium

Menteri BUMN Erick Tohir sebelumnya pada tahun 2021 mengaku telah mencium aroma korupsi tersembunyi di tubuh PT Perkebunan Nusantara (Persero) atau PTPN.

PTPN III selaku induk holding perkebunan perusahaan plat merah ia sebut memiliki utang hingga Rp43 triliun, termasuk di dalamnya PTPN V.

"Utang Rp43 triliun adalah penyakit lama dan ini saya rasa korupsi terselubung yang harus dibuka dan ditutup yang melakukan ini," kata Erick.

Dalam laporan tahunan PTPN 2019, total liabilitas mencapai Rp77,65 triliun atau naik 16,03 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Utang tersebut terdiri atas utang jangka panjang sebesar Rp41,28 triliun dan utang jangka pendek sebesar Rp36,37 triliun. Jika dilihat lebih jauh, anak-anak perusahaan PTPN memiliki utang yang beragam.

Dalam laporan tahunan 2019, PTPN II memiliki utang dengan total Rp5,4 triliun. Sementara PTPN IV menanggung beban utang dua kali lebih besar hingga Rp10,83 triliun.

Pada tahun yang sama, PTPN V memiliki liabilitas hingga Rp7,4 triliun dan angka ini naik pada tahun berikutnya hingga Rp7,6 triliun. Utang PTPN V didominasi oleh utang jangka panjang dengan nilai Rp5,3 triliun.

Kerjasama Dengan KPK

Pakar Hukum dari Universitas Trisakti, Abdul Fikar Hadjar meminta Menteri BUMN Erick Tohir mulai melakukan 'bersih-bersih' BUMN termasuk PTPN V dengan cara menggandeng KPK sebagai institusi berwenang.

"Jangan pakai kejaksaan, karena kejaksaan tidak sebaik KPK dalam menangani masalah-masalah korupsi. Kejaksaan cenderung melakukan pembinaan yang ujung-ujungnya kerjasama bisnis. Harus KPK yang melakukan bersih-bersih, lakukan pembuktian terbalik terhadap perusahaan dan terhadap seluruh pejabat serta mantan pejabatnya," demikian Abdul Fikar.

Karena dari informasi yang diterima, lanjut dia, sangat banyak pejabat dan mantan pejabat PTPN V mulai dari jabatan Asisten, Kepala Utusan, Kepala Bagian, Manager hingga GM itu memiliki harta yang tidak logis, bahkan rata-rata punya kebun sawit hingga ratusan hektare.

"Dari mana mereka dapat itu semua? Maka perlu diseret dalam dugaan pencucian uang hingga perlu dilakukan pembuktian terbalik," demikian Abdul Fikar.

(fzr)