RIAUBOOK.COM - Penetapan pencegahan terhadap Setya Novanto (Setnov) tidak dibatalkan dalam sidang praperadilan, demikian Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah mengatakan.

Sidang yang dipimpin oleh HakimCepi Iskandar pada 29 September 2017 itumemutuskan bahwa penetapan tersangka Novanto tidak sah dan batal demi hukum.

Hakim Cepi Iskandar juga meminta KPK menghentikan penyidikan terhadap Novanto dalam putusan tersebut.

Hakim, menurut Febri, tidak mengabulkan pengajuan dari pihak Novanto dalam petitum ke-4, yang meminta untuk mencabut penetapan pencegahan terhadap Setya Novanto yang dilakukan KPK.

"Sehingga dapat disimpulkan pelaksanaan pencegahan seseorang ke luar negeri adalah tindakan yang sah secara hukum, bukan penyalahgunaan wewenang apalagi pemalsuan surat," kata Febri, di gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Kamis (11/9/2017), demikian dilansir RiauBook.com dari kompas.

Seperti diketahui, dua pimpinan KPK, Agus Rahardjo dan Saut Situmorang, berstatus sebagai terlapor dalam Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) bertanggal 7 November 2017.

Akibatnya, mereka harus menjalani proses penyidikan atas dugaan penyalahgunaan wewenang dan pemalsuan surat terkaitpermintaan pencegahan ke luar negeri atas nama Ketua DPR RI Setya Novanto.

Febri melanjutkan, penetapan pencegahan untuk Novanto merupakan kewenangan administrasi dari pejabat administrasi yang mengeluarkan penetapan.

Tindakan pencegahan, menurutnya, penting untuk memperlancar penanganan kasus korupsi, terutama untuk memastikan saat saksi atau tersangka dipanggil maka mereka sedang tidak berada di luar negeri.

"Oleh karena itu kami ingatkan agar para saksi dan tersangka yang dipanggil mematuhi aturan hukum yang berlaku, terutama dalam pemenuhan kewajiban hukum untuk datang jika dipanggil sebagai saksi," kata Febri. (RB/Kompas.com)

Follow News : Riau | Kampar | Siak | Pekanbaru | Inhu | Inhil | Bengkalis | Rohil | Meranti | Dumai | Kuansing | Pelalawan | Rohul | Berita Riau