Walikota Makassar, Mohammad Ramdhan Pomanto. (Kompas.com)

Sabtu, 25 November 2017 - 19:07 WIB 3560000

Wali Kota Makassar Kaget Mendengar Hasil Survei yang Menempatkan Makassar Terkorup ke-2 di Indonesia

Share ke BBM

RIAUBOOK.COM - Berdasarkan hasil survei terbaru tentang Indeks PersepsiKorupsi(IPK) di 12 kota besar yang dikeluarkan Transparency International Indonesia (TII), KotaMakassarmenduduki peringkat kedua terkorup di Indonesia.

Menanggapi hal itu, Wali Kota Makassar Mohammad Ramadhan Pomanto mengaku kaget. Namun, pria yang akrab disapa Danny ini mengatakan, bahwa Makassar disebut seabagai urutan kedua terkorup selama 2013-2015, sebelum dirinya menjabat sebagai wali kota.

"Saya sudah baca dan pelajari itu hasil survei TII. Dijelaskan di dalam pada tahun 2013 hingga 2015. Saat itu belum saya menjabat. Setelah saya menjabat, Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Makassar makin naik dengan rata-rata mencapai 53,4 poin. Skala pengukuran yang digunakan, angka 0 berarti paling korup dan 100 berarti paling bersih," katanya saat dihubungi via telepon selularnya, dikutip dari Kompas.com, Sabtu (25/11/2017).

Danny pun mengatakan, dari hasil survey TII itu kemudian, Makassar menjadi kota dengan persentase suap terendah sebesar 1,8 persen dari total biaya produksi.

"Itu buktinya, survei Makassar juga mengatakan bahwa kita terendah praktik suapnya. Berarti, praktik korupsinya kurang," tuturnya.

Danny juga mengaku menghargai hasil survei TII tersebut sebagai cambuk atau dorongan untuk bisa lebih memajukan Kota Makassar.

Survei Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia 2017 mengukur persepsi pelaku usaha dan para ahli terhadap praktik suap di 12 kota. Dua belas kota yang disurvei adalah Jakarta Utara, Pontianak, Pekanbaru, Balikpapan, Banjarmasin, Padang, Manado, Surabaya, Semarang, Bandung, Makassar dan Medan.

Dari 12 kota, TII mewawancarai 1.200 pelaku usaha pada kurun waktu Juni hingga Agustus 2017. Hasilnya menggambarkan tingkatkorupsidi level kota berdasarkan persepsi pelaku usaha.

Dalam melakukan penilaian, TII menerapkan lima indikator yang dijadikan penilaian, yakni prevalensi korupsi, akuntabilitas publik, motivasi korupsi, dampak korupsi dan efektivitas pemberantasan korupsi. (RB/Kompas.com)

Follow News : Riau | Kampar | Siak | Pekanbaru | Inhu | Inhil | Bengkalis | Rohil | Meranti | Dumai | Kuansing | Pelalawan | Rohul | Berita Riau

Share ke BBM


100000000
Yopi Pranoto

Berita Terkini

Pengungsi Muslim Rohingnya Mulai Berdatangan ke Myanmar

Sabtu, 25 November 2017 - 17:15 WIB

Polisi Bekuk Ibu Rumah Tangga Pengedar Narkoba di Belilas

Sabtu, 25 November 2017 - 14:36 WIB

4 Pemain Asal Indonesia Berhasil Masuk Best XI AFF 2016

Jumat, 24 November 2017 - 23:52 WIB

Siak MoU dengan 5 BBPLK dan 1 BLK, Syamsuar Terharu

Jumat, 24 November 2017 - 16:12 WIB

Meski Air Sungai Surut, KPBD Inhu Tetap Waspada Banjir

Kamis, 23 November 2017 - 21:24 WIB

Jurnalis di Siak Ini Terpilih Nahkodai PK KNPI Tualang

Kamis, 23 November 2017 - 19:56 WIB

Cari Judul Berita




Galeri Riau Pustaka Lingkungan Dunia