RiauBook – Bupati Bengkalis Herliyan Saleh meminta anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terlebih dahulu untuk mempelajari aturan dan perundang-undangan. Ini penting agar tidak salah dalam melangkah dan keliru dalam bertindak.

Demikian disampaikan Bupati Herliyan Saleh saat mengukuhkan dan mengambil sumpah anggota BPD Dompas, Sejangat, Pakning Asal, Sungai Selari, Batang Duku dan Pangkalan Jambi, di lapangan Tomong Desa Sejangat, Selasa (10/2/2015).

“Setelah resmi menyandang sebagai anggota BPD, saya tekankan agar saudara-saudara mempelajari segala ketentuan dan aturan perundang-undangan, terutama Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Jangan hanya dibaca dan dipahami sepotong-potong. Apalagi, UU tentang desa ini merupakan produk hukum baru, sehingga perlu dipahami secara utuh dan menyuruh oleh segenap aparatur pemerintahan desa,” ujarnya.

Pasal 55, misalnya, mengatur bahwa BPD memiliki fungsi membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa. Dalam mengatur dan menyusun APBDes tahun 2015, diharapkan BPD dan kepala desa harus banyak mendapat informasi mengenai apa saja yang menjadi skala prioritas di masyarakat.

Kemudian, menampung dan menyaluran aspirasi masyarakat desa. Lalu fungsi terakhir, melakukan pengawasan kinerja kepala desa, guna memastikan program yang telah disepakati dapat berjalan dengan baik.

“Kalau kita melihat beban tugas anggota BPD sesuai ketentuan perundang-undangan ini, merupakan tugas yang tidak ringan. Namun kita semua harus tetap optimis, Insya Allah seluruh anggota BPD dapat menjalankan tugas dan tanggungjawabnya sesuai ketentuan. Apalagi, jika dilandasi dengan ketulusan dan keikhlasan serta kebersamaan, seberat apapun sebuah pekerjaan maka akan terasa ringan dan mudah,” ujar Herliyan. (mc)