RIAUBOOK.COM - Kepala Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan (Disdukcapil) Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau, Hariyandi berharap masyarakat di daerah itu memanfaatkan dukungan pemerintah dalam melengkapi dokumen kependudukan.

Mulai dari kepemilikan Kartu Keluarga (KK) maupun KTP dan dokumen kependudukan lainnya. Sehingga jika masyarakat memerlukan campur tangan pemerintah dalam berbagai kebutuhan itu, maka dengan mudah dilaksanakan.

Demikian diungkapkan Kadisdukcapil Kabupaten Kepulauan Meranti, Hariyandi kepada Riaubook.com di Selatpanjang, Sabtu (16/12/17).

Ia mengatakan dokumen kependudukan menjadi syarat dasar dalam berbagai kepengurusan di negara kita saat ini, seperti KK dan KTP.

KTP kata diaa tidak akan bisa diterbitkan jika seseorang tidak memiliki KK, untuk itu KK mau tidak mau harus dimiliki oleh warga.

"Dari KK akan berlanjut kepada KTP dan segala dokumen lanjutan. Keluarga yang masih belum memiliki KK dan KTP diharapkan agar mengurusnya melalui RT/RW maupun kepala desa atau kelurahan," kata dia.

Data penduduk Merani pada media November 2017 menunjukkan jumlah penduduk sebanyak 213.848 jiwa, dan yang wajib memiliki KTP sebanyak 153.411.

Sedangkan yang sudah merekam data diri sebanyak 129.823 orang, sementara warga yang belum melakukan perekaman sebanyak 22.005 jiwa.

"Terhadap dua puluh dua ribu jiwa inilah diharapkan dapat memanfaatkan kesempatan yang diberikan pemerintah. Tidak membiarkan habis waktu yang disediakan, sebab pada akhirnya nanti masyarakat itu juga yang akan merasa rugi," kata dia.

Hariyandi mengatakan, jangan hendaknya setelah kebutuhan mendesak, baru bergerak mengurus. Saat ini kata dia lagi segala urusan dokumen kependudukan tidak dipungut bayaran alias gratis.

"Jadi sudah digratiskan semua dan dokumen itu menjadi kebutuhan dasar kita masak kita gak memanfaatkannya," kata kadis ini.

"Diberikan contoh nyata untuk kepentingan kita, bahwa kita tidak bisa terbang atau menaiki pesawat jika kita tidak memiliki KTP. Demikian juga jika kita hendak mengurus SIM, membuka rekening di Bank dan lain sebagainya. Yang pasti KK dan KTP menjadi kebutuhan dasar dalam berbangsa dan bernegara," demikian katanya. (RB/jos)