Riau Book - Ketua sementara Komisi Pemberantasan Korupsi, Taufiequrachman Ruki, menyindir bahwa tidak ada anggota DPR yang hadir dalam peringatan Hari Anti-Korupsi Internasional di Sasana Budaya Ganesha (Sabuga), Bandung, Kamis (10/12).

Namun, pimpinan hingga anggota DPR mengaku tak mendapatkan undangan untuk hadir ke acara tersebut.

"Saya undangannya tidak lihat. Saya sebenarnya ingin datang, tetapi saya cek tidak tahu di mana undangannya," kata Wakil Ketua DPR Fadli Zon saat dihubungi, Kamis (10/12).

Fadli mengaku, karena tak ada undangan, dia akhirnya lebih memilih menjalani sidang di Pengadilan Negeri Semarang terkait kasus dugaan pencemaran nama baik dirinya oleh pegiat antikorupsi, Ronny Maryanto.

"Kalau diundang, saya datang," akunya.

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menyampaikan hal serupa. Dia mengaku belum menerima undangan dari KPK.

"Saya tidak cek, jangan-jangan saya juga tidak diundang. Di jadwal saya tidak ada," ucap Fahri.

Sementara itu, anggota Komisi III, Masinton Pasaribu, juga mengaku tak mendapat undangan. Ia mempertanyakan sikap Ruki yang menurut dia terlalu membesar-besarkan ketidakhadiran anggota DPR pada acara KPK tersebut.

Menurut dia, meski tak ada perwakilan yang hadir, DPR tetap mendukung KPK.

"KPK itu lembaga penegak hukum yang didukung publik; harus tegar, jangan menggemulaikan diri dan merengek tidak didukung," ucapnya.

Hal serupa disampaikan anggota Komisi III lainnya, Arsul Sani. Menurut Arsul, dukungan dari DPR ke KPK bisa dilihat dari anggaran yang disetujui penuh.

"Kalau Ruki mengukur dukungan DPR hanya dari kehadiran dalam acara KPK, maka itu terlalu lebay, apalagi kalau enggak ngundang, atau undangannya dadakan seperti yang sering terjadi," ucapnya.

Dalam pidatonya pada acara antikorupsi tersebut, Ruki sempat menyindir lembaga DPR lantaran tak seorang pun perwakilan DPR yang hadir dalam acara itu.

"Saya tidak menyebut 'Yang Terhormat Anggota DPR' karena dengan segala hormat, hari ini saya tidak melihat seorang pun anggota DPR yang hadir, kecuali saya yang mantan anggota DPR," ucap Ruki yang disambut tawa peserta.

Dalam pidatonya, Ruki menyampaikan bahwa dalam upaya pemberantasan korupsi, KPK tak bisa bekerja sendiri.

Menurut dia, sinergitas semua kompenen bangsa diperlukan untuk menyukseskan dan mewujudkan Indonesia yang bebas dari korupsi.

Selain itu, dia juga membahas soal adanya upaya pelemahan KPK yang hingga saat ini masih terjadi.

"Pimpinan KPK mengimbau kepada pemerintah dan DPR atau siapa pun yang masih berpikir untuk memberantas korupsi tanpa KPK atau dengan KPK yang lemah, ini sama saja dengan menantang asap," kata dia. (kompas.com)