RIAUBOOK.COM - Pelaksana tugas (Plt) Gubernur Riau Wan Thamrin Hasyim mengatakan, penerapan single salary atau sistem gaji tunggal yang bertujuan untuk menungkatkan kinerja pegawai di lingkungan setempat masih belum siap untuk diterapkan.

Hal tersebut disampaikannya saat wawancara dengan RiauBook.com di Menara Lancang Kuning, Kantor Gubernur Riau, Rabu (7/3/2018).

"Belum siap, masih belum," kata Plt gubernur kepada RiauBook.com

Kata dia, diharapkan penerapan single salary tersebut nantinya tidak menambah dana lagi, mengingat pihaknya masih belum mengetahui berapa Anggara Pendapatan Belanja Daerah Riau untuk tahun depan.

"APBD kita kan tidak tahu kita tahun depan berapa jumlahnya, jadi 2019 ini jangan menambah beban, karena pasti akan semakin kurang, DBH kita juga makin kurang, ya harus tahu diri juga lah seperti itu," dia menuturkan.

Kata dia, harusnya dengan single salary tersebut bisa terjadi penghematan anggaran.

"Kita usahakan seperti itu, itu kan niat dihati, niat dihati memeluk gunung, apadaya tangan tak sampai," ujarnya.

Penerapan single salary sebelumnya sudah mulai disosialisasikan sejak bulan Oktober 2017 lalu kepada Pejabat Tinggi Pratama di lingkungan setempat, dengan menghadirkan pemateri dari Bandung, Jawa Barat.

Selain untuk merangsang peningkatkan produktivitas kerja apartur sipil negara (ASN), penerapan single salary tersebut diharapkan mampu mengontrol pencapaian target dan penggunaan anggaran dalam program yang dijalankan, serta mampu mendukung program Nawacita Presiden RI dalam pelaksanaan reformasi birokrasi.

Seperti yang diketahui sebelumnya, menurut penjelasan Kepala Biro Organisasi dan Tata Laksana Setdaprov Riau Jonli pada beberapa waktu yang lalu, dengan single salary , pembayaran tunjangan pegawai dilingkungan setempat nantinya didasarkan pada kelas jabatan.

"Kalau dulu pembayaran melalui golongan, I, II, III,IV, Kalau sekarang kan memakai kelas jabatan, kalau kelas jabatan itu tidak melihat golongan III, IV, itu tidak, dia melihat bagaimana seseorang itu ditempatkan sesuai kelas jabatan dia," kata Jonli kepada RiauBook.com

Sementara aplikasi online e-sikap nantinya digunakan sebagai wadah untuk pelaporan kerja masing-masing pegawai.

"Kalau e-sikap itu nanti, misalnya sudah dapat dia kelas jabatan, misalnya jabatan dia di Staf Analis, apa yang dikerjakan dia itu nanti laporannya ke e-sikap, nanti sistemnya di BKD itu misalnya masuk pagi, apel pagi, istirahat siang, masuk siang, pulang, nah, itukan pakai finger print, itu dinilai kehadirannya oleh atasannya langsung, kemudian apa yang dikerjakan dia, jadi dengan e-sikap ini, orang tidak bisa macam-macam lagi, Jonli menuturkan. (RB/Dwi)