RIAUBOOK.COM - Para pegawai di Lingkungan Perintah Provinsi (Pemprov) Riau mulai resah karena sudah lebih dari dua bulan belum menerimaTunjangan Tambahan Penghasilan (TPP), terkait itu, Sekertaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau Ahmad Hizaji mengatakan hal tersebut sudah dipersiapkan pada level teknis, Jumat (11/5/2018).

"Sekitar tiga minggu yang lalu memang ada hasil telaah dari staf kepada saya untuk memperhatikan, ada sekitar empat ratusan pegawai yang dengan pemberlakuan single salary itu pendapatannya agak turun, karena ada kosekuensi dari kelas jabatan dan dari kompetensi pendidikannya," kata Sekda kepada RiauBook.com di Pekanbaru.

Terkait dengan itu, Sekda mengatakan, dari kajiannya terhadap penyesuaian berdasarkan kompetensi yang harus sesuai dengan ijazah pendidikan formal, tidak bisa serta-merta dieksekusi oleh seorang Sekda, walaupun ada ketentuan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) dan Lembaga Administrasi Negara (LAN).

Menurutnya hal itu perlu proses dan kajian yang lebih dalam.

"Tapi itu kemarin sudah dikonsultasikan dengan Badan Kepegawaian Nasional (BKN), tinggal, mereka yang memiliki kompetensi untuk menduduki jabatan itu, tetap, bagi mereka yang menjadi Bendahara, indeks tugasnya itu bisa disesuaikan dan bisa dirampungkan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), " tuturnya.

Kata Sekda, pada prinsipnya di bulan Mei ini atau sebelum Ramadhan TPP sudah bisa dicairkan.

"Artinya tidak ada masalah dengan ketersediaan dana, cuma kita tetap memegang teguh aspek-aspek akuntabilitas dalam penggunaan anggaran, anggaran tersedia, tapi tidak bisa begitu saja dicairkan kalau belum memenuhi azas-azas administrasi yang baik dan benar, karena tata kelola pemerintahan kita harus mengandung prinsip akuntabilitas," Demikian Hijazi. (RB/Dwi)