RIAUBOOK.COM - Jelang Pemilihan Legislatif 2019, Partai Amanat Nasional (PAN) Riau bergejolak, sejumlah kader mempertanyakan metode dalam penjaringan caleg hingga penetapan nomor urut yang dianggap tidak transparan.

"Ini sungguh sangat kita sayangkan, tidak jelas metode atau sistem apa yang digunakan dalam menentukan caleg dan penetapan nomor urut, bahkan tidak transparan," kata Musyafak Asyikin, kader PAN Riau yang menjabat sebagai wakil ketua sekaligus anggota DPRD Riau di Pekanbaru, Senin (23/7/2018).

Dia menyayangkan banyak kader terbaik PAN Riau yang justru terasingkan, tidak dapat mengemukakan pendapat dalam menentukan caleg hingga penetapan nomor urut.

"Masakan incumbent tidak berada di nomor urut satu, padahal mereka telah berjuang keras untuk mendapatkan kursi di DPRD Riau," kata Musyafak.

Dia katakan, seharusnya jika dilakukan pleno terbuka, maka semua kader pengurus tentu mendapat undangan.

"Saya adalah wakil ketua yang justru tidak tahu adanya pleno itu, bahkan Pak Sunaryo yang merupakan Ketua KPPW (Komite Pemenangan Pemilu Wilayah) mengaku tidak tahu soal pleno itu," katanya.

Informasi yang beredar, demikian Musyafak, telah dilakukan pleno secara tertutup, acara yang tadinya di Rumah PAN, justru dipindahkan ke sebuah hotel di Pekanbaru.

"Kondisi yang tidak terbuka ini yang kami sayangkan, harusnya pleno dilakukan secara terbuka karena ini menyangkut masa depan PAN Riau," kata dia.

Musyafak adalah kader PAN yang saat ini menjabat sebagai legislator Riau, dia kembali maju untuk dapil yang sama, Indragiri Hilir (Inhil), namun menempati nomor urut 2.

Dia mengharapkan ada upaya lanjutan dari Ketua DPW PAN Riau agar dilakukan kajian ulang atas penetepan nomor urut para caleg yang akan bertarung tahun depan.

Seperti di Inhil, demikian Musyafak, dapil itu hanya ada dua kursi, dan satu dapat diraih PAN sehingga tentu merupakan prestasi bagi kader partai yang sepantasnya menjadi pertimbangan khusus.

"Ketika menggunakan sistem nomor urut, PAN memang pernah meraih satu kursi di Inhil, namun kehilangan kursi hingga dua periode sebelum akhirnya baru kembali diraih di masa saya," kata Musyafak.

Seharusnya, kata dia, hal ini menjadi pertimbangan dan masuk sebagai kriteria yang diunggulkan, namun justru kenyataanya tidak.

Musyafak menjelaskan, bahwa pada pemilihan legislatif sebelumnya, PAN berhasil merebut tujuh kursi di DPRD Riau, yakni dua kursi dari Dapil Bengkalis-Dumai-Meranti.

Kemudian, lanjut dia, untuk Dapil Pekanbaru ada satu kursi, selanjutnya Siak-Pelalawan itu ada satu kursi, Rohul (1 kursi), Kampar (1 kursi), serta terakhir Inhil yakni 1 kursi.

"Saya mendapat informasi jika Ketua DPW PAN yang sekarang (Irwan Nasir) akan melepas jabatannya ke Pak Syamsuar, saya berharap ini direalisasikan secepatnya karena itu bentuk ketidakmampuan beliau dalam memimpin PAN Riau," kata Musyafak.

Sementara Irwan Nasir yang saat ini menjabat sebagai Bupati Meranti belum mau mengangkat telepon untuk dikonfirmasi berkaitan dengan gejolak para kadernya. (RB/fzr)