RIAUBOOK.COM - Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Riau mencatat, jumlah penduduk miskin di "Bumi Lancang Kuning" hingga bulan Maret tahun 2018 telah mencapai 500,44 ribu jiwa atau 7,39 persen, jika dibandingkan dengan kondisi September 2017, terjadi peningkatan sebanyak 4,05 ribu jiwa.

Sementara, garis kemiskinan di Riau pada Maret 2018 juga meningkat jika dibandingkan bulan September 2017, yakni sebesar 5,14 persen, dari Rp456,493,- per kapita per bulan menjadi Rp479,944,- per kapita per bulan.

Selain itu, jika dilihat dari gini ratio yang biasa dijadikan indikator untuk menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh, pada periode September 2017 – Maret 2018, gini ratio Provinsi Riau juga mengalami peningkatan, dari 0,325 menjadi 0,327.

Hal tersebut menunjukkan kalau tingkat ketimpangan pendapatan penduduk di Riau masih dalam kategori sedang, dan jika Gini Ratio kedepannya terus membesar maka dapat mengkhawatirkan.

Kepala BPS Provinsi Riau, Aden Gultom mengatakan, persoalan kemiskinan bukan hanya sekedar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin, dimensi lain yang juga perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan.

Kata dia, indeks kedalaman kemiskinan mengindikasikan rata-rata pengeluaran penduduk miskin menjauhi garis kemiskinan, sementara Indeks keparahan kemiskinan mengindikasikan ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin.

Pada September 2017, Indeks kedalaman kemiskinan masih sebesar 0,96 yang kemudian meningkat menjadi 1,20 pada Maret 2018.

Begitu juga dengan indeks keparahan kemiskinan yang mengalami peningkatan dari 0,19 pada September 2017 menjadi 0,30 pada Maret 2018.

"Makanya bantuan sosial itu berguna untuk mendongkrak masyarakat yang berada tipis diatas garis kemiskinan supaya tidak jatuh kebawah garis kemiskinan," kata Aden saat melakukan ekspos di kantornya, dua hari lalu.

Tuturnya, bantuan sosial juga tidak serta-merta bisa mengangkat masyarakat yang sangat miskin atau sangat jauh dibawah garis kemiskinan kemudian menjadi diatas garis miskin tanpa memberi pemberdayaan dan pekerjaan.

"Harusnya obatnya adalah kail, jangan ikan, kalau hanya ikan aja, habis dia," Aden mengilustrasikan.

Pihaknya juga mencatat, selama periode September 2017- Maret 2018, ternyata ada inflasi umum sebesar 1,45 persen, sedangkan pada Maret 2017 sampai Maret 2018 3,03 persen.

"Artinya, inflasi berpengaruh besar terhadap miskin, kalau inflasinya besar, ya semakin bertambah," kata dia.

Dia menjelaskan, inflasi yang terjadi terhadap orang miskin berbeda dengan inflasi secara umum.

"Inflasi terhadap orang miskin adalah inflasi barang-barang kebutuhan sehari-hari, seperti beras, minyak goreng, gula pasir dan sebagainya, makanya kalau beras itu naik, bisa pingsan itu orang miskin semua, karena itu bahan pokok," tutur Aden.

Lanjut dia, jika terjadi inflasi yang disebabkan karena barang elektronik, maka tidak berpengaruh secara langsung terhadap orang miskin.

"Mereka kan gak beli barang-barang elektronik, apalagi inflasi yang disebabkan oleh mobil, itu mana berpengaruh sama orang miskin," Aden berujar.

Kata Aden, ada dua jenis barang yang paling berpengaruh terhadap inflasi di masyarakat miskin, yakni beras dan rokok.

"Ternyata, yang paling berpengaruh adalah nomor satu beras, yang kedua itu rokok, seharusnya Dinas Sosial itu melarang, orang miskin dilarang merokok, udah miskin kuat pula merokok," demikian Aden (RB/Dwi)