RIAUBOOK.COM - Seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Indragiri Hulu (Inhu), Riau, untuk dapat mengatur pembelanjaan menurut skala prioritas yang ketat dan melakukan penghematan di segala bidang mengingat APBD 2019 yang sudah dipastikan minim bahkan defisit.

Hal itu terungkap saat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu) menggelar rapat paripurna penyampaian nota keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun 2019 pada Selasa (13/11/2018).

Rapat paripurna itu dihadiri oleh Wakil Bupati Inhu, Khairizal selaku perwakilan dari eksekutif.

Khairizal menyampaikan angka pendapatan yang terbatas. Oleh karena itu dirinya menegaskan kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk dapat mengatur pembelanjaan menurut skala prioritas yang ketat dan melakukan penghematan di segala bidang, antara lain dengan memangkas pengeluaran-pengeluaran yang tidak penting.

"Belanja ditujukan buat memenuhi kebutuhan bukan untuk memenuhi keinginan, dan pengeluaran ditujukan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat," kata Khairizal.

Khairizal menjelaskan kebijakan pendapatan daerah tahun anggaran 2019 sebesar Rp 1.147.473.424.840, mengalami penurunan sebesar Rp 250.396.713.346,02. Dalam rinciannya Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengalami kenaikan 4,22 persen atau sebesar Rp 4.506.020.217,89 dari target PAD tahun anggaran 2018 sebesar Rp 106.679.031.058,11. "Sehingga target PAD pada RAPBD tahun 2019 menjadi sebesar Rp 111.185.051.276," katanya.

Kharizal juga menjelaskan dana perimbangan mengalami penurunan sebesar 23,75 persen atau sebesar Rp 256.089.280.467 dari target dana perimbangan tahun 2018 sebesar Rp 1.078.167.789.000. Sehingga target dana perimbangan pada RAPBD 2019 menjadi Rp 822.078.508.533.

Selain itu pendapatan daerah yang sah naik sebesar Rp 0,56 persen atau sebesar Rp 1.186.546.903,09.

Rencana kebijakan anggaran belanja daerah untuk APBD tahun anggaran 2019 sebesar Rp 1.201.763.085.194. Rinciannya untuk alokasi belanja langsung sebesar Rp 720.529.473.550,77, sedangkan alokasi belanja langsung Rp 481.233.611.643,23.

Berdasarkan uraian pendapatan daerah dan pembiayaan daerah tersebut maka RAPBD tahun 2019 sebesar Rp 1.201.763.085.194 mengalami penurunan 14,16 persen dari APBD tahun 2018. (RB/MCR)