RIAUBOOK.COM, JAKARTA - Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Antasari Azhar menilai, sudah seyogyanya lembaga anti korupsi yang dulu pernah ia pimpin mendapat pengawasan dalam menjalanaknan tugasnya.

Kerena itu, saat bertemu dengan panitia seleksi calon pimpinan KPK di Kementerian Sekretariat Negara pada Selasa (2/7/2019), bersama dua mantan Wakil Ketua KPK Mochamad Jasin dan Candra M Hamzah, lelaki yang pernah menjadi jaksa tersebut mengusulkan agar dibentuk dewan pengawas untuk mengontrol kinerja KPK.

"Usulan saya pribadi tadi, perlu dewan pengawas. Gimana pun harus dikontrol. Apa? Kontrol kinerja, berapa laporan yang masuk, berapa dari tingkat penyelidikan, penyelidikan ke penyidikan, dan seterusnya," kata Antasari.

Antasari menyatakan dewan pengawas akan berada di luar struktur KPK.

Menurutnya, tak ada yang salah dengan usulan pembentukan dewan pengawas untuk lembaga yang kini dipimpin Agus Rahardjo Cs itu.

"Emang enggak boleh kami minta (KPK) diawasi. Pers juga ada Dewan Pers kok," ujarnya.

Lebih lanjut dia katakan, dewan pengawas nantinya akan diisi oleh tokoh masyarakat yang peduli terhadap pemberantasan korupsi dan tak memiliki kepentingan dengan perkara-perkara yang sedang ditangani oleh lembaga antirasuah itu.

"Tidak punya kepentingan dengan perkara yang ditangani oleh KPK. Dan tentunya mereka tokoh masyarakat lah yang peduli dengan penegakan antikorupsi," tuturnya.

Antasari berpandangan, pembentukan dewan pengawas ini tak perlu sampai merevisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang KPK, hanya saja payung hukum tersebut perlu sedikit perbaikan lantaran draftnya berbeda dengan undang-undang pada umumnya.

"Kok undang-undang sudah ada nomenklatur di dalamnya. Biasanya undang-undang tuh yang pokok-pokok saja, nomenklatur di PP (Peraturan Pemerintah). Sehingga kalau kita mau merubah sistem di dalam tidak harus merubah undang-undang," tuturnya.

Sumber: CNNIndonesia.com