RIAUBOOK.COM - Musyawarah Nasional (Munas) Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (APSI) akan digelar pada tanggal 21, 22 dan 23 November 2019 atau mundur dari jadwal semula yakni 29 hingga 31 Agustus 2019.

"Saat ini saya sedang berada di Jakarta menghadiri rapat pemunduran acara, salah satu alasannya karena di Riau sedang musim asap kebakaran lahan," kata Ketua Panitia Wilayah Asep Ruhiat, S.Ag, SH, MH kepada pers di Pekanbaru, Kamis (8/8/2019) lewat media sosial pribadinya.

Kata Asep, keputusan itu didapat setelah berkoordinasi antara ketua panitia pusat dan ketua panitia daerah.

"Kesepakatannya acara Munas APSI diundur sampai dengan tanggal 21, 22, dan 23 November atau hari Kamis Jumat dan Sabtu," kata dia.

Pemunduran jadwal ini, demikian Asep, dipertimbangkan dengan berbagai alasan untuk mematangkan acara serta memilih waktu yang kondusif.

Seperti diketahui, lanjut dia, saat ini di Riau sedang dilanda kabut asap, maka untuk mengantisipasi hal-hal yang tak diinginkan, maka dilakukan pemunduran acara.

Kata dia, keputusan ini sudah terlebih dahulu berkonsultasi dengan Ketua Umum APSI.

"Mohon doa restu keikhlasan hati dari rekan-rekan semua agar kegiatan Munas APSI bisa berjakan sukses," kata dia.

Asep kembali menjelaskan, Munas APSI mendatang di Pekanbaru akan dihadiri Wapres RI terpilih KH. Ma'ruf Amin yang juga merupakan tokoh senior APSI.

Kemungkinan besar, saat acara Munas APSI pada November nanti, Ma'ruf Amin telah resmi menjabat sebagai Wapres RI bersama petahana Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Menurut jadwalnya, Presiden dan Wapres RI terpilih akan dilantik pada Oktober 2019.

Sebelumnya Asep juga mengungkapkan bahwa pihaknya turut mengundang Wapres Jusuf Kalla (JK).

Asep yang juga menduduki jabatan sebagai Ketua APSI Wilayah Riau mengungkap, selain dua petinggi negara JK dan Ma'ruf Amin, pihaknya juga mengundang sejumlah tokoh besar nasional lainnya.

Seperti Ketua Komisi III DPR RI, Ketua Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan HAM RI, Menteri Agama RI, serta seluruh dekan fakultas syariah pada perguruan tinggi agama Islam di seluruh wilayah Indonesia.

"Juga diundang sejumlah perangkat organisasi seperti DPP IKADIN, DPP HAPI, DPP HKHPM, DPP AAI, DPP AKHI DPP SPI, DPP KNPI, dan Ketua BPNU, Ketua PP Muhamadiyah, MUI, serta juga Gubernur Riau dan Kapolda Riau," kata Asep Ruhiat.

Kemudian, lanjut dia, juga diudang Pangdam Bukitbarisan, Kepala Kejaksaan Tinggi Riau, Ketua Pengadilan Tinggi Riau, Ketua Pengadilan Agama Riau, Kepala Kemenag Wilayah Riau, MUI Riau dan PWNU Riau.

Asep merincikan, dalam acara yang digelar selama dua hari tersebut, nantinya juga akan ada penandatanganan MoU Kerjasama Pengembangan dan Peningkatan Mutu Profesi antara Dekan Fakultas Syariah Perguruan Tinggi seluruh Indonesia dengan DPP APSI.

Kemudian, kata dia, juga dilaksanakan Seminar Nasional dengan tema; "Peluang dan Tantangan Sarjana Syariah Pasca Perubahan Gelar Menjadi Sarjana Hukum".

Sementara itu, lanjut dia, tujuan utama digelarnya Munas APSI adalah untuk memilih kepengurusan DPP APSI periode 2019-2023, serta mengubah AD/ART APSI jika dianggap perlu.

Sekadar informasi, APSI adalah organisasi advokat yang lahir sejak tanggal 3 Februari 2003 di Semarang.

Gagasan pembentukan APSI pada awalnya dipelopori oleh sarjana-sarjana syariah untuk mengawal rancangan Undang-undang Advokat agar lulusan sarjana syariah atau lulusan dari Fakultas Syariah disetujui dan disahkan untuk dapat berkiprah menjadi advokat. (RB)