RIAUBOOK.COM - Seiring dengan perkembangan zaman dan pesatnya inovasi teknologi di Era Digitalisasi saat ini, turut mempengaruhi pola transaksi dalam perputaran roda ekonomi dalam negeri. Akses konektivitas tanpa batas menjadi motor penggerak dalam mempercepat laju investasi pada sebuah dimensi. Menandai proses transformasi yang disebut revolusi industri 4.0.

Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) mencatat, pengguna internet di Indonesia telah mencapai 143 juta atau 54 persen dari total populasi dengan jumlah pemilik smartphone dan mobile internet mencapai 90 juta (statista). Hal itu menunjukan bahwa potensi ekonomi digital di 'Bumi Pertiwi' begitu besar.

Tidak sedikit pelaku usaha yang meihat peluang tersebut, bahkan potensi ini sudah digarap sejak beberapa tahun lalu. Banyak juga perusahaan yang baru saja didirikan dan berada dalam fase pengembangan untuk menemukan pasar yang tepat (stratup) kini mulai menjajaki dinamika industri 4.0.

Hingga Februari 2019, jumlah startup di Indonesia telah mencapai 2.070 dengan pertumbuhan tertinggi di tiga sektor, yakni on-demand service, financial technology (fintech) dan e-commerce.

Riset Google dan Temasek juga menyebut merk size ekonomi digital Indonesia juga telah menembus USD 27 milar pada tahun lalu dan berpotensi menjadi USD 100 miliar pada tahun 2025. Di mana, aliran investasi asing per tahun berada di level USD 20 miliar - USD 25 miliar, diperkirakan 10 persen disumbangkan oleh ekonomi digital.

Mengerucut pada e-commerce, di Indonesia sendiri bisnis berbasis online ini telah mengalami peningkatan hingga 500 persen. Angka tersebut menjadikan Indonesia berada di peringkat pertama untuk kawasan Asia Tenggara dalam hal transaksi ekonomi digital dengan kontribusi sebesar 49 peren.

Melirik peluang tersebut, pemerintah terus mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi digital yang diharapkan dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat, selaras dengan terbukanya lapangan usaha baru.

Bahkan, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) sebelum melanjutkan periode kedua kepemimpinannya sempat mencuatkan komitmen untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi digital dalam membangun negeri.

"Dalam rangka memberikan dorongan kepada Unicorn di Indonesia, kita tahu di ASEAN ini ada tujuh Unicorn dan empat di antaranya ada di Indonesia. Oleh sebab itu kita ingin tidak hanya ada empat tapi juga ada tambahan-tambahan Unicorn-unicorn baru di Indonesia, startup-startup baru di Indonesia. Kita telah menyiapkan program 1000 startup baru yang kita link-kan dengan inkubator di golbal, agar mereka memiliki akses, agar inovasi mereka dapat dikembangkan di tigkat global," kata Presiden Jokowi saat debat calon presiden 2019 putaran kedua di Hotel Sultan, Jakarta (17/2/1019).

Dikatakan Presiden Jokowi, untuk menggesa percepatan itu, pemerintah juga menyiapkan infrastruktur pendukung, yakni membangun Palapa Ring atau jaringan serat optik nasional yang akan menjangkau sebanyak 34 provinsi, 440 kota/kabupaten di seluruh Indonesia.

Foto: Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo. (Dok. Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia)

"Di Indonesia bagian barat telah 100 persen selesai, Indonesia bagian tengah 100 persen selesasi, dan indonesia bagian timur sudah 90 persen selesai (Februari 2019), ini menyambungkan backbone degan kecepatan yang sangat tinggi, kemudian sistem 4G, ini kita akan teruskan. Saya targetkan sampai akhir tahun ini, semua desa di kabupaten/kota yang ada di Indonesia sudah akan tersambungkan," tuturnya.

Tidak hanya itu, Presiden Jokowi juga mengatakan untuk memacu pertumbuhan strartup, pemerintah memberi kemudahan dalam hal regulasi. "Startup ini kita dorong, tanpa regulasi sangat ketat, mereka mendaftar lewat online saat ini. Ini yang akan kita teruskan agar kita mampu menyongsong sumber daya manusia yang telah kita siapkan lewat ikubasi dalam tiga tahun ini," ujarnya.

Secara regulasi, dukungan pemerintah terhadap perkembangan e-commerce mulai diakomodir melalui Perpres No. 74 Tahun 2017 tentang Peta Jalan Sistem Perdagangan Nasional Berbasis Elektronik (Road Map e-Commerce). Peta ini bertujuan mendorong percepatan dan pengembangan sistem perdagangan nasional berbasis elektronik, pengembangan startup dan percepatan logistik.

Tekan Angka Kemiskinan

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional memprediksi kewirausahaan berbasis digital bisa menekan angka kemiskinan 5 tahun ke depan sampai 5 persen. Strateginya, adalah terus melakukan dorongan terhadap wirausaha sosial atau socialenterpreneurship.

Menteri PPN/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang P.S. Brodjonegoro mengatakan, fokus pemerintah tidak hanya untuk mengurangi pengangguran. Pasalnya, meski angka pengangguran relatif rendah 5 persen tetapi sekitar 60 persen masih informal.

"Kalau informal maka produktivitas cenderung rendah. Tidak cukup mengurangi angka pengangguran. Maka untuk mengurangi perlu masuk ke sektor formal dan itu butuh pendidikan yang lebih baik dan mengurangi kemiskinan," tuturnya.

Oleh sebab itu, pemerintah membidik kelompok rentan miskin untuk menjadi wirausaha. Diprediksi dalam 5 tahun ke depan, strategi ini bisa menurunkan angka kemiskinan 3 persen sampai 4 persen.

Meski demikian, pengembangan ekonomi digital masih membutuhkan kebijakan yang akomodatif. Dalam hal ini, otoritas perlu menerapkan kebijakan secara light touch (tidak terlalu mengekang) dan safe harbour (tanggung jawab terpisah antara penyedia situs jual beli daring berkonsep marketplace dengan penjual yang memakai jasa mereka). Dengan begitu, inovasi pun akan memiliki ruang untuk berkembang dengan baik.

Menteri Koordinator Bidang Perkonomian Darmin Nasution menilai peran pemerintah, otoritas moneter, dan otoritas sektor keuangan kian penting dalam menghadapi dinamika pengembangan ekonomi digital. Tak hanya sebagai regulator, ketiganya diharapkan mampu menjadi fasilitator dan akselerator.

Karenanya perlu diciptakan ekosistem digital sebagai terobosan untuk peningkatan manfaat dan memitigasi potensi risiko di era disrupsi.

"Dalam menavigasi ekonomi digital, kita harus menciptakan ekosistem yang baik untuk memperoleh manfaat optimal dan memitigasi risiko disrupsi," ujarnya dalam sebuah seminar di Badung, Bali (28/08/2019).

Kata dia, kebijakan masing-masing otoritas dan pemerintah perlu diarahkan untuk beberapa hal penting. Pertama, menjaga level playing field yang sama bagi pelaku ekonomi digital. "Kompetisi perlu dipastikan berjalan fair tanpa membatasi inovasi dan menghindarkan market abuses," tuturnya.

Hal kedua yang penting menurut, Menko Darmin, penegakan peraturan (enforcement) dan akuntabilitas juga hal penting yang perlu dilaksanakan. "Digital surveillance harus jelas, disertai fair dan penalties yang memberikan efek jera terhadap pelanggar termasuk penyalahgunaan data pribadi," tutur Darmin.

Ketiga, agar menjadi driver pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia, percepatan pembangunan proyek infrastruktur Palapa Ring.

Keempat, membuat kebijakan dalam rangka mendukung link and match SDM ekonomi digital dengan industri serta penyelesaian PHK akibat disrupsi ekonomi digital.

"Pemerintah telah menetapkan strategi perbaikan dan pelatihan vokasi antara lain reformasi kelembagaan, pengembangan standar kompetensi, pembakuan mekanisme pemagangan dan pendanaan," kata Menko Perekonomian.

Kelima, penyiapan skema aturan untuk mengontrol praktik perdagangan lintas batas yang tidak sehat. Misalnya, Pemerintah perlu memiliki filter dan mekanisme yang jelas untuk mengawasi dan memastikan produk impor melalui e-commerce.

"Keenam, transformasi ekonomi yang dirancang untuk mengubah tatanan ekonomi subsisten menjadi terorganisasi berbasis nilai tambah dan daya saing," tutur Darmin.

Darmin berharap potensi ekonomi digital yang sangat besar dan berkembang pesat dapat dimanfaatkan dengan baik.

"Kita sudah melihat perkembangan ekonomi digital, maka perumusan tentang navigasi era digital menjadi modal sangat penting untuk mempertahankan stabilitas dan pertumbuhan," kata dia.

Stranas Lindungi Konsumen

Peran e-commerce dalam pertumbuhan ekonomi dalam negeri memang tak dapat dipungkiri, hal itu pula yang menjadi perhatian Badan Perlindungan Konsumen Nasional Republik Indonesia (BPKN RI) untuk memasukkan item tersebut menjadi bagian dari strategi nasional (Stranas) terkait perlindungan konsumen.

Kepala Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) Ardiansyah Parman mengatakan, dalam strategi nasional ada tiga pilar yang harus diperkuat, yaitu pemerintah, konsumen dan pelaku usaha, namun pendekatan ini didasarkan pada 9 sektor prioritas.

Adapun 9 sektor prioritas yang menjadi perhatian penyusunan strategi nasional tersebut di antaranya adalah obat-obatan, makanan, energi, transportasi, telekomunikasi, kesehatan, e-commerce dan barang (otomotif dan elektronik).

"Ke depan, BPKN melihat sektor ini perlu diubah, karena sekarang ekonomi digital sudah masuk ke semua sektor," kata Ardiansyah saat melakukan kunjungan kerja di Pekanbaru, Kamis (1/8/2019).

"Oleh karena itu pemerintah segera merevisi Undang-undang tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dengan mempertimbangkan perkembangan digital ekonomi, dan itu akan dituangkan dalam Undangan-Undang yang tengah dibahas saat ini," tambahnya lagi.

Karenanya, badan bentukan presiden yang terdiri dari berbagai unsur, mulai dari pemerintah, akademisi, pelaku usaha dan konsumen ini, juga mendorong agar Undang-Undang tentang Perlindungan Data Pribadi dapat digesa penyelesaiannya.

"Kenapa ini penting? Karena berbagai kejadian telah menimbulkan insiden, di mana konsumen banyak dirugikan. Itu akibat data tidak terlindungi," ujarnya.

Selain itu, kata dia, pemerintah juga tengah berupaya merevisi Peraturan Pemerintah Nomor 85 tentang transaksi elektronik. "Pemerintah juga sedang menyusun PP tentang e-commerce," ujarnya.

"Jadi memang kita harus menata ulang semua yang tidak sesuai dengan dinamika perkembangan era digital, kalau tidak kita akan tergagap-gagap menghadapi problem ini," tuturnya.

Keseriusan pemerintah dalam mempersiapkan seluruh aspek pendukung untuk percepatan perkembangan ekonomi digital, seakan menjadi harapan bagi para pelaku usaha kreatif dalam meingkatkan performa transaksi produknya. Karena, saat ini para pelaku usaha kreatif dapat dengan mudah dapat menjadi startup dan melakukan di berbagai marketplace yang ada. (RB/dwi)