RIAUBOOK.COM, JAKARTA - Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto menggelar rapat terbatas (Ratas) terkait situasi dalam negeri menjelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI terpilih serta Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terpilih periode 2019-2024.
Bersama sejumlah menteri, pimpinan instansi dan lembaga terkait, Wiranto membahas perkembangan situasi politik, hukum, dan keamanan di sejumlah wilayah di Indonesia saat ini.
Turut hadir, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara, dan Menteri Kesehatan Nila Moeloek.
Selain itu turut hadir perwakilan Menteri Sosial dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Dalam pemberitahuannya kepada wartawan, Wiranto mengatakan acara pelantikan tersebut merupakan amanat konstitusi yang harus diikuti oleh seluruh elemen bangsa. Sebab, pelantikan merupakan puncak dari pemilihan umum yang sudah dilakukan dengan melibatkan rakyat.
Ia menegaskan tidak boleh ada orang maupun kelompok yang menggagalkan pelantikan karena itu merupakan perbuatan inkonstitusional.
"Kita akan lakukan langkah pengamanan yang maksimal agar pelantikan dapat berlangsung dengan baik. Eksistensi negara terancam oleh gerakan-gerakan radikal, anarkis dan inkonstitusional itu," ujar Wiranto di kantornya, sebelum memulai rapat, Senin (30/9/2019).
"Kita akan rapatkan bersama, barisan, kita ajak masyarakat untuk bersama meyakini bahwa amanat konstitusi itu," imbuh dia.Â
Selain pelantikan, Wiranto menjelaskan bahwa rapat terbatas membahas seputar hari kesaktian pancasila; gempa Maluku serta kebakaran hutan dan lahan di sejumlah daerah; Papua dan Papua Barat; serta demonstrasi tolak UU KPK yang sudah disahkan dan RKUHP.
Wiranto menegaskan negara selalu hadir untuk senantiasa menyelesaikan situasi yang dapat mengancam kedaulatan negara. Ia pun berharap agar masyarakat dapat tenang dan mempercayai aparat keamanan dalam merespons setiap tindakan yang anarkis.
"Kami ajak masyarakat untuk memahami masalah ini, terutama adik-adik mahasiswa, buruh, tani, karyawan, tukang ojek, para medis, masyarakat agamis, duduk bersama-sama, tidak terpengaruh oleh ajakan-ajakan lain," katanya.Â
Dia juga berharap masyarakat tenang dan mempercayakan kepada aparat keamanan terkait potensi gerakan yang bisa mengancam negara.Â
Sumber: CNNIndonesia.com
SMSI Minta Presiden Terbitkan Perpu UU Kedaulatan Digital Pengganti UU ITE
RIAUBOOK.COM - INI cerita tentang ibu bernama Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) yang berusaha menyelamatkan hidup anak-anaknya, 2.000 lebih media…