RIAUBOOK.COM - Anggota Komisi VIII DPR RI Dapil Riau 1, Achmad mengingatkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menjadi mitra kerjanya agar benar-benar memperhatikan ketetapan mekanisme ketika mengajukan anggaran kegiatan yang bersumber dari APBN.

Hal tersebut diungkapkan mantan Bupati Rokan Hulu dua periode tersebut kepada RiauBook.com usai silaturahmi bersama para Kepala Dinas Sosial dan Kepala BPBD se-Provinsi Riau, Kamis (26/12/2019).

"Salah satu mitra kami di daerah yaitu Dinas Sosial dan BPBD. Hari ini kami bertemu dan komunikasi intens. Kami berdiskusi dan mendapatkan informasi terkait tugas pokok dan fungsi mereka, di samping itu kami menggali informasi dan potensi terkait apa-apa yang dibutuhkan Riau. Tentunya tak lepas dari kerjasama daerah dan pusat," kata Achmad di Kantor BPBD Provinsi Riau, Jalan Sudirman, Pekanbaru.

Dia katakan, untuk mengusulkan anggaran kegiatan yang bersumber dari APBN, mutlak harus berdasarkan mekanisme yang telah ditetapkan.

"Mekanisme kegiatan tetap seperti biasa, mulai dari desa, kecamatan, kabupaten, provinsi, melalui Musrenbang dan seterusnya. Kami mungkin perlu membantu misalnya dana yang diajukan itu bersumber APBN. Kami akan perjuangkan," tutur Achmad.

Selain itu Legislator tersebut juga mengungkapkan, dalam pengusulan itu APBN itu, daerah juga harus mengkapinya dengan data yang akurat dan perencanaan yang mantap.

Pasalnya, persaingan untuk mendapatkan anggaran di pusat sangat kuat, lantaran ada 34 provinsi dan ratusan kabupaten/kota yang juga mengajukan pembiayaan proyek lewat APBN.

"Oleh sebab itu, untuk mendapatkan ini (APBN), perencanaannya harus mantap. Didukung oleh data yang akurat. Kemudian rasioning kegiatan itu berdampak terhadap masyarakat luas," kata dia.

"Sehingga, kita dapat meyakinkan pusat bahwa dampak dari dana memang untuk kemaslahatan rakyat, dan kegiatan yang diajukan itu memang harus dilaksanakan," demikian Achmad. (RB/Dwi)