RIAUBOOK.COM - Dugaan Tindak pidana korupsi (tipikor) di Sekretariat dewan (Setwan) DPRD Indragiri hulu (Inhu), Riau, dikabarkan terus didalami dan diselidiki oleh Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) setempat.

Selain penyidik sudah memeriksa oknum pejabat di Setwan DPRD Inhu serta sejumlah mantan dan anggota DPRD Inhu priode 2014-2019. Polres Inhu juga melakukan kerja sama dengan pihak audit dari BPKP.

Informasi yang berhasil di himpun, dugaan korupsi yang masih dalam tahap Penyelidikan (lidik,red) sejak tahun 2019 lalu oleh penyidik Tipikor Polres Inhu di Setwan DPRD Inhu tersebut, anggaran yang diperiksa mencapai lebih kurang 45 milyar.

Lamanya proses penyelidikan yang dilakukan oleh Polres Inhu mendapatkan sorotan dari ahli hukum pidana Riau Dr Nurul Huda SH MH, menurutnya penyedik harus serius menuntaskan setiap perkara dugaan korupsi yang diperiksanya.

"Dugaan korupsi di DPRD Inhu itu harus segera dituntaskan, karena korupsi itu musuh rakyat. Penyidik harus segera beri kepastian kepada rakyat dan terduga pelaku korupsi atas perkara dugaan korupsi yang ditangani," kata Direktur lembaga anti korupsi Forum Masyarakat Bersih (FORMASI) Riau DR Muhammad Nurul Huda ini kepada wartawan Selasa (28/1/2020) di Pekanbaru.

Nurul Huda juga menegaskan, penyidik perkara korupsi harus memberikan informasi terupdate dan bisa diakses pengusutan dan perkembangan perkara dugaan korupsi tersebut. "Penyidik harus mengejar harta-harta kekayaan tersangka korupsi tersebut," tegas Nurul Huda.

Belum lama ini, Kapolres Inhu AKBP Efrizal SIK dikonfirmasi wartawan membenarkan, adanya pengungkapan perkara dugaan korupsi di Setwan DPRD Inhu, dan dirinya berkomitmen untuk melakukan pengusutan tuntas atas dugaan korupsi di Setwan DPRD Inhu tersebut. 

"Masih berjalan (Proses Penyelidikan,red). Nanti kalau sudah P-21 (Perkara dinyatakan lengkap,red) kita akan pers release," kata Kapolres saat ditanya tanya wartawan progres penyelidikan kasus dugaan korupsi di Setwan DPRD Inhu kemarin. (rb/satria)