RIAUBOOK.COM - Kepala Dinas Perkebunan (Disbun) Provinsi Riau, Zulfadli membantah bahwa pihaknya diduga melakukan pungutan terhadap Biaya Operasional Tidak Langsung (BOTL) 2,63 persen atau sebesar Rp 2,9 miliar setiap minggunya terhadap hasil produksi perkebunan sawit di wilayah setempat.

"Tidak benar ada dugaan pungutan BOTL oleh Disbun Riau. Ini perlu diluruskan, bahwa memang tidak benar ada pungutan seperti itu," tegas Zulfadli, Senin (14/9/2020) malam.

Dikatakan Zulfadli, BOTL yang sebelumnya sempat dipertanyakan oleh sejumlah petani yang tergabung dalam Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) dan Asosiasi Petani Kelapa Sawit Pola Inti Rakyat (Aspekpir), tertuang dalam Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 1 Tahun 2018.

"Kemarin kita sudah undang ahli yang membuat Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 1 Tahun 2018, Prof. Poten Naibaho untuk menjelaskan BOTL itu melalui video conference. Dan sudah kita dengar penjelasan itu bersama-sama Apkasindo dan asosiasi lainnya," kata Zulfadli.

Dalam penjelasan Prof. Ponten, terang Zulfadli, bahwa BOTL bukan merupakan pungutan atau potongan, tapi merupakan seluruh biaya operasional tidak langsung yang dikeluarkan pada periode sebelumnya oleh perusahaan.

"Jadi BOTL itu menurut keterangan Prof Ponten, untuk biaya cost of money (bunga dan biaya bank, asuransi keamanan pengiriman uang), untuk penyusutan timbangan CPO/PK dalam transportasi, serta overhead kebun plasma kegiatan penetapan harga TBS, pembinaan pekebun dan kelembagaan pekebun," jelasnya.

"Intinya kami Disbun dan perusahaan perkebunan tidak pernah melakukan pungutan dan potongan BOTL. Tapi BOTL itu murni amanat yang tercantum dalam Permentan 1/2018 itu. Jadi dalam pesoalan ini tidak ada yang salah, karena BOTL ini merupakan amanat Permentan," paparnya. (RB/Dwi)