RIAUBOOK.COM - Presiden Jokowi bertemu dengan Ketua Umum Partai Gerindra yang juga Menteri Pertahanan Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Jumat 6 Januari 2023.

"Pertemuan tersebut berlangsung sekitar pukul 09.30 WIB," kata Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Bey Machmudin lewat pesan elektronik.

Dia menjelaskan bahwa pertemuan tersebut membahas mengenai rencana kerja Kementerian Pertahanan.

"Tadi Menhan Pak Prabowo minta waktu kepada Bapak Presiden untuk menjelaskan tentang Rapim Kemhan pada 18 Januari mendatang," kata Bey kepada wartawan.

Dalam kesempatan tersebut menurutnya, Menhan mengundang Presiden untuk hadir dalam acara Rapim Kemenhan.

"Pak Menhan juga mengundang dan mengharapkan kehadiran Bapak Presiden, jika belum ada agenda pada waktu yang sama," katanya.

Tentu, pertemuan itu diprediksi tak berbicara soal acara yang akan digelar oleh Kementerian Pertahanan. Namun, akan ada sejumlah pembicaraan politik mengingat Prabowo merupakan Ketua Umum Partai yang berada di dalam koalisi pemerintahan.

Ketum PPP

Beberapa hari sebelumnya, Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Mardiono juga dikabarkan menghadap Presiden Jokowi di Istana.

Ketua DPP PPP Achmad Baidowi alias Awiek pun membenerkan kabar pertemuan Plt Ketua Umumnya dengan Presiden Jokowi.

Meski tak mengetahui persis apa yang menjadi pembicaraan keduanya, Awiek menyebut bahwa tentu ada hal yang dibahas menyangkut politik. Apakah terkait soplal reshuffle kebinet, Anggota DPR RI ini pun tak bisa memastikan.

"Terakhir minggu lalu beliau (Mardiono) di panggil Presiden untuk koordinasi," kata Awiek.

"Ya pembicaraannya enggak tau, tapi kan namanya Ketum partai diundang presiden kan pasti membicarakan hal politik," sambungnya.

Awiek juga menegaskan, bahwa Partai berlambang Ka'bah ini pun siap jika diminta untuk menyiapkan kader yang akan dimasukan ke dalam Kabinet menteri. Namun, ia juga menegaskan bahwa partainya juga siap jika tak diminta oleh Presiden.

Menurut Awiek, hal terpenting saat ini bagimana bisa menghadirkan politik kebangsaan.

"Sebagai partai politik anggota koalisi PPP pada prinsipnya siap ditugaskan ataupun siap tidak ditugaskan," ucap Awiek.

"Karena bagi PPP, politik kebangsaan itu yang terpenting. Soal jabatan kan sarana, media untuk mengabdi kepada bangsa," jelasnya.

Sementara, Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin mengatakan Presiden Joko Widodo dapat kapan saja melakukan reshuffle atau perombakan Kabinet Indonesia Maju.

Menurut Ma'ruf, menteri yang bakal direshuffle, adalah yang memiliki kinerja kurang baik.

"Kalau soal resufle itu adalah hak prerogratif dari presiden dan presiden kapan saja bisa melakukan reshuffle.

Kalau dilihat misalnya ada pembantunya menterinya yang tidak form, yang tidak bekerja dengan baik," ujar Ma'ruf di Masjid At-Taqwa, Matraman, Jakarta, Jumat.

Dirinya mengatakan Jokowi selama ini menyerap semua informasi mengenai kinerja para menteri.

Meski begitu, Ma'ruf menegaskan bahwa Jokowi memiliki hak prerogatif untuk mengganti para menterinya.

"Orang bisa lihat dan itu hak prerogratif presiden. Nanti presiden yang memutuskan

semua. Nanti masuk semua informasi informasi itu menteri itu kaya gini, menteri ini kaya gini," ucap Ma'ruf.

Ma'ruf mengatakan seluruh keputusan reshuffle ada di tangan Presiden Jokowi.

"Itu nanti di tangan presiden. Tunggu saja. Kalau presiden mau pasti ada reshuffle," pungkas Ma'ruf.