RiauBook - Penyidik Subdit II Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Riau menelusuri dugaan kredit fiktif Rp 54 miliar yang disalurkan oleh Bank BNI 46 kepada Koperasi Karyawan (Kopkar) Nusalima milik PT Perkebunan Nusantara (PTPN) V Riau.

Kabid Humas Polda Riau AKBP Guntur Aryo Tejo SIK, didampingi Kasubddit II Dit Reskrimsus AKBP Andi Rifai menjelaskan, dari dana Rp 54 miliar, kredit tersebut berpotensi merugikan negara Rp 14 miliar lebih. Saat ini, Subdit II masih menunggu audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Andi Rifai menjelaskan, kasus ini terjadi pada tahun 2008. Kala itu, Kopkar PTPN V mengajukan kredit Rp 54 miliar kepada BNI 46 Pekanbaru. Agunannya adalah gaji karyawan, dengan asumsi pemotongan gaji dilakukan setiap tahun untuk melunasi kredit.

"Dalam prosesnya, ada mark-up gaji karyawan. Misalnya, gaji sebenarnya adalah Rp 2 juta, kemudian dinaikkan dalam berkas pengajuan Rp 4 juta. Begitu pengajuan diterima, BNI menaikkan lagi Rp 10 juta untuk memuluskan kredit," terang Andi.

Pengajuan ini, tambah Andi, sama sekali tidak diketahui anggota Kopkar PTPN V. Karyawan juga tidak menerima kredit yang diajukan, begitu juga dengan pemotongan gaji yang dilakukan.

Dalam penyelidikan yang dilakukan, Polda menemukan bahwa Kopkar PTPN V mengalihkan kredit untuk membeli sekitar 700 hektare lahan di Kabupaten Kampar, Kuantan Singingi dan Rokan Hulu.

"Setelah semua lahan dibeli dan ditanami, ternyata merugi. Maka agar bisa kredit ini dbayarkan, koperasi menjual aset kebun lainnya. Seharusnya, pembayaran dilakukan dengan pemotongan gaji karena bunyi kreditnya begitu, bukan dengan menjual aset," tegas Andi.

Sementara tanah yang dibeli, sambung Andi, belakangan juga menuai masalah, dimana suratnya hanya berupa SKT dan terjadi saling klaim antara warga setempat. Hal ini menjadi masih lain pula yang tengah diselidiki jajarannya.

Dalam waktu dekat, Andi dan jajarannya segera menetapkan tersangka, baik itu dari pihak PTPN maupun dari petinggi BNI 46 Pekanbaru. Hal ini dilakukan setelah penyidik menerima hasil audit.

"Ada dua dugaan tindak pidana yang akan dijeratkan dengan kasus ini. Pertama Tindak Pidana Korupsi. Kedua tentang Tindak Pidana Perbankkan. Kalau Tipikor tidak bisa, maka perbankannya yang dibidik. Yang jelas, kasusnya tetap berjalan," ujar Andi.

Dalam kasus ini, pihaknya telah memeriksa puluhan saksi, baik dari pihak perbankan dan Kopkar PTPN V. "Hari ini kita melakukan pemeriksaan terhadap pihak koperasi," pungkasnya. (mc)