RiauBook - Puluhan mahasiswa dari BEM Fakultas Hukum Universitas Islam Riau (UIR), Rabu (25/2/2015), menggelar aksi pengumpulan koin untuk Australia di depan Kantor Gubernur Riau, Jalan Jenderal Sudirman.

Aksi ini merupakan bentuk protes terhadap pernyataan Perdana Menteri Australia Tony Abbot yang mengungkit-ungkit bantuan tsunami Aceh pada tahun 2004, karena Pemerintah Indonesia akan mengeksekusi dua warganya, Andrew Chan dan Myuran Sukumaran, yang menjadi terpidana mati kasus narkoba kelompok "Bali Nine".

Pantauan di lokasi, sebagian mahasiswa membawa kotak bertuliskan "Coin For Australia" dan berdiri di lampu merah jalan tersebut. Aksi ini mendapat simpati dari warga yang melintas dan memberikan uang seadanya.

Sebagian lainnya, menggelar orasi di Tugu Bundaran Zapin. Menurut Koordinator Lapangan Aksi, Mirwansyah, apa yang dilakukan pihaknya merupakan protes terhadap pernyataan Tony Abbot.

Abbot, sebut Mirwansyah, telah melukai persaan masyarakat Indonesia, khususnya Aceh dan Riau, karena telah menyinggung bantuan tsunami yang pernah diberikan.

"Tony Abbot memberi persepsi yang salah terhadap bantuan yang diberikan Australia. Australia seolah tidak tulus dan ikhlas memberikan bantuan. Bantuan yang diberikan seolah menciptakan ketergantungan Indonesia terhadap Australia. Dan saat ada kepentingan Australia, ketergantungan itu digunakan," katanya

Mirwansyah menegaskan, tidak seharusnya warga Australia yang memberi bantuan di Aceh dibarter dengan nyawa dua warganya yang melakukan tindakan kriminal. "Kedermawanan tidak bisa diganti dengan kejahatan serius di Indonesia," terangnya.

Sekian lama menyampaikan orasinya, puluhan massa menuntut Presiden Joko Widodo bertindak tegas terhadap Australia.

"Apabila Australia tetap bersikukuh mengintervensi kedaulatan hukum Indonesia, dalam hal rencana eksekusi dua warga negara Australia, presiden harus menunjukkan keberaniannya sebagai seorang pemimpin," sebutnya.

Selain itu, massa aksi juga mendesak Perdana Menteri Tony Abbot untuk menarik statmennya dan meminta maaf kepada Indonesia, khususnya warga Aceh.

"Presiden harus bersikap tegas untuk mengeksekusi mati dalam waktu secepatnya. Tidak hanya terhadap warga Australia yang tergabung dalam Bali Nine, tapi untuk semua terpidana mati," pungkas Mirwansyah. (mc)