"Bahwa saya tidak mengetahui, memang kebetulan saya bersama pak Gubernur dengan Bupati Siak, kami lagi ngopi sama Gubernur itulah yang diketahui ada ramai tamu diluar. Pak Wagub tau?, ya saya tau karena bersama Gubernur di kafe ya itulah yang saya tau. Saya liat diluar dan ramai orang, sampai ada yang bilang wagub diperiksa. Saya tidak ada diperiksa, setelah itu saya pulang dan solat, jangan adanya fitnah," kata SF Hariyanto.

Selain isu dirinya mengetahui penangkapan Abdul Wahid, SF Hariyanto juga membantah ada pemberitaan dirinya dipanggil KPK sebagai saksi pelapor. Menurutnya berita tersebut digiring dan menjurus ke fitnah. Sejauh ini ia tidak pernah melaporkan siapapun di jajaran Pemerintah Provinsi Riau kepada aparat hukum maupun KPK.

"Saya bersumpah ini saksi pelapor ini tak jelas, itu disana anak buah saya semua yang dipanggil anak buah saya, apa mungkin saya masukkan mereka?. Saya tidak tau apa itu saksi pelapor. Kalau saya tau kenapa saya bersama Gubernur ngopi bersama, saya tidak ada lapor melapor, itu fitnah," tegas SF Hariyanto.

Untuk diketahui, pasca ditetapkannya Gubernur Riau Abdul Wahid, sebagai tersangka kasus pemerasan atau jatah preman terhadap Kepala Dinas dan Kepala UPT di Dinas PUPR PKPP, Pemerintah Pusat melalui Menteri Dalam Negeri (Mendagri) langsung mengeluarkan Radiogram, penunjukan langsung Wakil Gubernur Riau, SF Hariyanto, sebagai Pelaksana tugas (Plt) Gubernur Riau, Rabu (5/11).

Dalam Radiogram Nomor: 100.2.1.3/8861/SJ tersebut berkenaan dengan penangkapan dan penahanan terhadap Abdul Wahid (Gubernur Riau) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi pada tanggal 3 November 2025.Dengan isi berdasarkan Undang-undang nomor 4 tahun 2014 menegaskan bahwa wakil kepala daerah melaksanakan tugas dan wewenang kepala daerah apabila kepala daerah menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara.

Dalam rangka menjamin kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Provinsi Riau, diminta kepada Wakil Gubernur Riau untuk melaksanakan tugas dan wewenang Gubernur Riau sampi dengan ada kebijakan pemerintah lebih lanjut. (haluanriau)