RIAUBOOK.COM - Aparat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil dan memeriksa sejumlah saksi terkait dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau tahun anggaran 2025.

Salah satu yang diperiksa adalah anggota DPRD Provinsi Riau dari Fraksi PDIP, Suyadi, serta Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Provinsi Riau, Embiyarman.

Pemeriksaan dilakukan untuk mendalami adanya dugaan pemerasan dengan modus "jatah preman" yang melibatkan Gubernur Riau Abdul Wahid.

"Hari ini, KPK menjadwalkan pemeriksaan saksi terkait dugaan TPK di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau Tahun Anggaran 2025. Pemeriksaan dilakukan di BPKP Provinsi Riau," ujar Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, dalam keterangannya, Senin (1/12/2025).

Selain Suyadi dan Embiyarman, penyidik KPK juga memeriksa Matnuril selaku kabid perencanaan dan pemanfaatan hutan Dinas LHK Provinsi Riau, serta Iwan Pansa, pihak swasta. Budi belum mengungkapkan detail materi pemeriksaan seluruh saksi.

Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan tiga tersangka dari 10 pihak yang diamankan dalam operasi tangkap tangan (OTT), yaitu:

Gubernur Riau, Abdul Wahid

Kepala Dinas PUPR-PKPP Provinsi Riau, M Arief Setiawan

Tenaga Ahli Gubernur Riau, Dani M Nursalam

Ketiganya ditahan untuk kepentingan penyidikan selama 20 hari pertama sejak 4 November hingga 23 November 2025, dan masa penahanannya telah diperpanjang.

KPK mengungkap modus pemerasan berupa permintaan jatah preman 5% dari penambahan anggaran Dinas PUPR Provinsi Riau Tahun 2025. Penambahan anggaran proyek pembangunan jalan dan jembatan tersebut mencapai Rp 106 miliar, sehingga Gubernur Abdul Wahid meminta bagian sekitar Rp 7 miliar.

Dalam periode Juni hingga November 2025, para kepala UPT Dinas PUPR diduga berhasil mengumpulkan uang sekitar Rp 4,05 miliar sebagai setoran jatah preman tersebut.

Para tersangka dijerat Pasal 12 huruf e dan/atau Pasal 12 huruf f dan/atau Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001,junctoPasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (bersatu)

tags:

• Pekanbaru
• dumai
• rohil

Share