RiauBook - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB), Yuddy Chrisnandi memastikan sulit untuk melakukan pengangkatan tenaga honorer kategori dua (K2)  menjadi pegawai negeri sipil (PNS) pada 2016.  Menurut dia, ada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang tidak bisa ditabrak pemerintah.

"Kalau saya terabas undang-undang, saya dipenjara. Saya tidak bisa mengorbankan jajaran Kementerian PANRB. Sementara oknum-oknum yang selama ini mengutip keuntungan dari percaloan PNS ini melenggang dan tertawa," yuddy di Jakarta, Jumat (5/2/2016).

Selain tidak adanya payung hukum, Yuddy juga mengatakan anggaran pengangkatan menjadi permasalahan tersendiri. Hingga saat ini tidak ada alokasi anggaran dan payung hukum untuk bisa mengakomodasi tuntutan tersebut. Dia menilai tuntutan honorer ini bisa dipenuhi asalkan ada ketersediaan anggaran dan ada payung hukum yang jelas.

"Di APBN tidak ada anggarannya dan payung hukumnya pun tidak ada," terang Dia.

Yuddy menyatakan telah semaksimal mungkin untuk mencari jalan keluar menuntaskan honorer K2. Diantaranya dengan menanyakan ke Kementerian Keuangan soal alokasi anggaran untuk menyelesaikan persoalan tenaga honorer. Selain itu juga membuat rencana penyelesaian seperti diminta DPR. 

"Surat menyuratnya ada, semua lengkap sebagai bentuk upaya kita," katanya.

Selain itu Politisi Partai Hanura ini mengatakan dirinya sudah berusaha mencari celah kewenangan atau diskresi  yang dapat digunakan untuk menjadi payung hukum menyelesaikan persoalan ini. Tetapi tidak ada jalan yang bisa ditemukan.

 Seperti diketahui dalam UU No.5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), jelas mencantumkan bahwa pengangkatan CPNS tidak mungkin dilakukan secara langsung.

"Saya sudah menggunakan kewenangan maksimal. Tapi tidak mungkin kalau tidak ada payung hukum dan tidak ada anggaran," ujar Guru Besar Universitas Nasional (Unas) tersebut

Sementara, Ketua  Forum Honorer K2 Indonesia, (FHK2I), Titi Purwaningsih mengatakan dapat memahami posisi Menteri PANRB yang harus taat pada undang-undang. Kendati demikian dia berharap agar pemerintah mengangkat tenaga honorer K2 menjadi PNS.  

"Kami minta pengabdian kami dihargai," ujarnya. Ojin

 

Follow News : Riau | Kampar | Siak | Pekanbaru | Inhu | Inhil | Bengkalis | Rohil | Meranti | Dumai | Kuansing | Pelalawan | Rohul | Berita Riau