Riau Book - Menteri Ketenagakerjaan M Hanif Dhakiri menghimbau kepada perusahaan-perusahaan melakukan efisiensi melalui pengirangan gaji untuk mencegah pemutusan hubungan kerja (PHK) pegawai.

Menuritnya, efisiensi dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti mengurangi gaji pekerja di level atas, mengurangi jumlah shift atau mengurangi jam lembur.

"Perusahaan harus mencari siasat untuk menghadapi pasar yang kompetitif. Misalnya dengan mengurangi gaji dan atau fasilitas pekerja di level atas. Jangan ada PHK jika tidak terpaksa, harus jadi opsi terakhir," ujar Menaker Hanif dalam keterangan persnya, Jakarta, Kamis (11/2/2016).

Hal tersebut diungkapkan Menaker seusai  membuka Seminar 'Tingkatkan Budaya K3 untuk Mendorong Produktivitas dan Daya Saing di Pasar Internasional' di Balikpapan, Kalimantan Timur pada Kamis (11/2). Turut hadir juga Wakil Gubernur Kaltim, Mukmin Faisyal, Walikota Balikpapan Rizal Effendi, Dandim 0905 Balikpapan/Kodam VI Mulawarman, Jajaran Muspida dan SKPD.

Menurut Hanif, efisiensi yang dilakukan perusahaan denganmengurangi gaji dan fasilitas pekerja di level atas manajemen perusahaan diharapkan dapat menjadi salah satu solusi mengurangi resiko PHK pekerja lainnya.

"Salah satu cara efisiensi dengan mengurangi gaji pekerja level atas agar PHK bisa dihindari.  Sebab Posisi pemerintah tidak mau ada PHK terhadap pekerja," kata Hanif.

Hanif  menerangkan, PHK itu hal yang lumrah dalam pekerjaan. Layaknya siklus kehidupan manusia ada orang yang meninggal namun jumlah bayi yang lahir pun juga banyak.

"Begitu pula dengan pekerja yang di PHK.  Memang ada PHK tetapi lapangan pekerjaan yang baru buka jugalebih banyak," terang Hanif.

Oleh karenanya Hanif juga menolak jika dikatakan ada gelombang PHK karena jumlahnya masih terkendali.  "Kita harus proporsional, PHK ada tapi jangan disebut gelombang, kesannya membesar-besarkan Serapan kerja lebih banyak tapi kenapa yang disoroti hanya PHK," jelasnya.

Adanya PHK yang dilakukan beberapa perusahaan dalam beberapa waktu terakhir disebutnya masih dalam jumlah normal karena adanya dinamika dalam dunia industri.

Hanif menambahkan jika perusahaan terpaksa melakukan PHK, maka harus dilakukan dialog hingga mencapai kesepakatan dengan serikat pekerja dankalau terjadi PHK, hak-hak pekerja harus dipenuhi sesuai kesepatan tadi.

Hanif mengatakan pemerintah terus mendorong industri baru agar tumbuh dan menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar.  Pemerintah kata Hanif juga telah menyiapkan program penyerapan tenaga kerja jika terjadi PHK seperti industri padat karya atau mendorong para tenaga kerja untuk berwirausaha dan memperbanyak program pelatihan kerja

Sebelumnya, Menaker mengatakan tersedia 184.000 lowongan kerja baru dari 40 perusahaan yang belum semuanya terisi.    Kesulitan mengisi lowongan kerja itu menurut Hanif adalah karena mayoritas pekerja hanya lulusan SD dan SMP.

   

"Lebih dari 60 persen angkatan kerja kita lulusan SD dan SMP, kalau ditambah dengan lulusan SMA maka jumlahnya mencapai 90 persen," ujarnya.

Oleh karena itu, Menaker menyarankan para pencari kerja tersebut dapat meningkatkan keterampilannya melalui Balai Latihan Kerja (BLK) baik yang dikelola pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Ojin

Follow News : Riau | Kampar | Siak | Pekanbaru | Inhu | Inhil | Bengkalis | Rohil | Meranti | Dumai | Kuansing | Pelalawan | Rohul | Berita Riau