Riau Book -Presiden Joko Widodo bertemu Presiden Bank Pembangunan Asia (ADB) Takehiko Nakao di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (12/2/2016). Dalam kesempatan itu, Nakao menyampaikan komitmen ADB untuk meningkatkan bantuan pendanaan untuk Indonesia.

Pada tahun 2010-2014, bantuan ADB untuk Indonesia mencapai 740 juta dollar AS per tahun. Kali ini, bantuan itu akan ditingkatkan menjadi 2 miliar dollar AS per tahun sampai lima tahun ke depan.

"Mereka berikan alokasi sampai dengan 2 miliar dollar AS (per tahun). Pinjaman dari ADB ini bunganya rendah, tidak sampai dua persen," kata Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Sofyan Djalil, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (12/2/2016).

Dalam kunjungannya kali ini, Nakao juga bertemu dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution.

Nakao mengatakan bahwa peningkatan pendanaan ADB bagi Indonesia dimaksudkan untuk mendukung prioritas pembangunan, terutama infrastruktur fisik dan sosial.

Selain pinjaman untuk proyek, ADB secara aktif memanfaatkan pinjaman berbasis kebijakan (policy-based loan) dan pinjaman berbasis hasil (result-based lending).

Pinjaman berbasis hasil merupakan pembiayaan yang pencairannya dikaitkan dengan hasil yang telah dicapai, dan bukan dengan biaya proyek yang telah dibelanjakan.

Tahun lalu, ADB memberikan dukungan pembiayaan sebesar 1,67 miliar dollar AS pada Indonesia. Termasuk di dalamnya adalah pinjaman program sebesar 400 juta dollar AS untuk mengembangkan pasar keuangan dan inklusi keuangan.

Pinjaman program lainnya sebesar 400 juta dollar AS untuk mengembangkan sektor energi, dan pinjaman berbasis hasil perdana sebesar 600 juta dollar AS untuk membantu peningkatan jaringan transmisi dan distribusi listrik di Sumatera.

Sedangkan dukungan ADB tahun ini akan mencakup pendanaan untuk layanan pendidikan, pengelolaan keuangan publik, energi bersih, infrastruktur perdesaan, dan pengendalian banjir.

ADB yang berbasis di Manila berkomitmen untuk mengurangi kemiskinan di Asia dan Pasifik melalui pertumbuhan ekonomi yang inklusif, pertumbuhan yang menjamin kelestarian lingkungan hidup, dan integrasi kawasan.

Didirikan pada 1966, ADB memiliki 67 negara anggota, 48 di antaranya berada di kawasan Asia dan Pasifik, termasuk Indonesia. (kpc)