Riau Book - Dana Bagi Hasil (DBH) Migas yang dikurangi pusat menjadi cambuk bagi pemerintah daerah Kabupaten Rohil untuk menggali potensi sumber daya alam lainnya yakni kepariwisataan. Oleh karena itu, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) diminta dapat menyelarasakan programnya sesuai visi dan misi bupati dan wakil bupati terpilih.

"Ini penting kita tegaskan bagi SKPD sehingga terjadi sinkronisasi antara program yang disusun dengan visi dan misi bupati, yaitu pengembangan sektor wisata untuk menggenjot penerimaan pendapatan asli daerah dan percepatan pembangunan infrastruktur," kata Plt Sekda Rohil H Surya Arfan, dikonfirmasi di Bagansiapiapi, Rabu (2/3/2016).

Menurutnya, kegiatan rutin yang setiap tahun disusun SKPD untuk sementara bisa dikesampingkan, karena penyusunan kegiatan rencana kerja (renja_red) sangat prioritas. Perlu diingat bahwa program kegiatan tahun 2016 supaya segera mungkin dilaksanakan apalagi yang bersifat fisik, dapat digesa proses lelangnya.

"Perlu saya ingatkan, bahwa kita sudah berada di Minggu pertama bulan Maret, jangan lambat lagi dan segeralah laksanakan program yang sudah disusun. Kita tidak ingin terjadi keterlambatan dan kegiatan seperti tahun sebelumnya," tegas sekda.

Sebagaimana diketahui bahwa pengurangan Dana Bagi Hasil Migas (DBH) sebesar Rp812 milyar memaksa peemrintah daerah Kabupaten Rohil memangkas beberapa kegiatan rutin dinas, namun SKPD diminta tetap efektif dalam menjalankan program yang telah disusun.(MC)