Riau Book - PT Bintang Riau Sejahtera (BRS) hingga tahun 2016 ini belum juga menyerahkan apa yang menjadi hak masyarakat yang berada di areal operasinya di Desa Batu Rizal Kecamatan Peranap, Kabupaten Inhu, Provinsi Riau, dimana perusahaan sawit ini membentangkan kebun sawitnya.

PT BRS mendapatkan IUP seluas 4.500 hektare dengan Hak Guna Usaha (HGU) seluas 2.128 hektare. Sesuai perjanjian awal dengan masyarakat, pembagian areal 60 persen untuk kebun inti dan 40 persen digunakan untuk kebun plasma masyarakat, namun pada kenyataannya hingga 2016 perusahaan yang sudah beroperasi sejak 2011 lalu ini belum mengeluarkan plasma untuk masyarakat.

Permasalahan ini akhirnya dilaporkan warga kepada pihak DPRD Kabupaten Indragiri Hulu, mengingat 1.268 hektare dari HGU yang dimiliki perusahaan yang diduga juga merupakan grup Samsung ini, sudah ditanami sawit dan sudah panen, namun hak masyarakat tak juga kunjung diberikan.

Menanggapi laporan masyarakat, akhir minggu lalu DPRD Inhu yang langsung dipimpin ketua DPRD Inhu, Miswanto didampingi ketua Komisi II, Encik Afrizal serta anggota melakukan sidak ke perusahaan tersebut.

"Kami ingin tahu kebenaran laporan masyarakat tersebut, termasuk juga kewajiban lain yang harusnya dilaksanakan oleh PT BRS terhadap daerah seperti pajak dan juga BPHTB dari take over yang dilakukan perusahaan dengan pemilik sebelumnya di tahun 2011, apakah sudah dipenuhi atau belum," ungkap Miswanto.

Menurut Miswanto, permasalahan ini sangatlah penting karena terkait pada ekonomi masyarakat setempat dan Inhu pada umumnya termasuk juga Pendapatan Asli Daerah (PAD) Inhu.

Kedatangan anggota DPRD Inhu tersebut akhirnya ditemui langsung oleh koordinator wilayah BRS, Andre beserta managernya Rusli, meskipun sebelumnya sedikit kesulitan untuk menemui mereka, karena informasi yang diterima, para petinggi perusahaan tersebut sedang bersama pihak Bank yang akan menjadi donatur perusahaan tersebut.

Setelah berhasil ditemui, akhirnya digelar pertemuan di ruang rapat mes perusahaan.

Sementara itu, anggota DPRD Inhu Encik Junianto menduga bahwa pihak perusahaan sengaja mengulur waktu untuk pembayaran ganti rugi warga dan juga pelaksanaan Plasma, karena perusahaan tersebut ingin mendapatkan lahan secara gratis.

"Banyak lahan warga yang sudah diambil perusahaan, tanpa sepengetahuan pemilik, karena perusahaan menggarapnya pada malam hari sehingga menghilangkan batas-batas lahan masyarakat," ungkap Encik yang memang juga berasal dari wilayah setempat.

Permasalahan tersebut diakui langsung oleh Andre sebegai Korwil. "Memang plasma belum lagi diberikan kepada warga termasuk juga ganti rugi, karena memang masih banyak lahan yang tumpang tindih kepemilikannya dan belum terbentuknya koperasi untuk plasma tersebut," jelas Andre.

Dikatakan Andre, masih ada 900 hektare dari HGU yang belum digarap karena memang lahan tersebut belum dibebaskan dan sebagian lahan sudah ada ganti rugi dan bagi yang belum mendapatkan ganti rugi tersebut maka akan dimasukkan dalam plasma.

Untuk kewajiban perusahaan dikatakan Andre, setiap tahun dibayarkan pajak ke Dispenda Inhu senilai Rp300 juta sesuai dengan luasan HGU perusahaan. Namun untuk take over perusahaan, Andre tidak dapat menjawab pertanyaan tersebut, karena diduga meskipun sudah pergantian total managemen perusahaan dengan pemilik sebelumnya, namun nama perusahaan tidak berubah, ini guna menghindari BPHTB.

Untuk plasma dikatakan Andre belum bisa dilakukan karena belum adanya naugan koperasi yang akan bekerjasama dengan perusahaan dan koperasi baru akan dibentuk kembali pada tahun 2016 dengan nama yang tetap, Tiga Serumpun.

"Kita akan cek masalah ini ke Dispenda Inhu, apakah benar mereka sudah membayarkan kewajiban mereka, termasuk Take Over perusahaan dan kita akan panggil kembali managemen perusahaan untuk penjelasan lebih lanjut," tegas Encik Afrizal.

Ditegaskannya juga, meskipun sudah memiliki HGU, namun secara aturan saat ini, meskippun sudah memiliki legalitas formal ataupun milik negara, bisa dibatalkan jika memang merugikan bagi masyarakat banyak dan DPRD Inhu akan siap merekomendasikan jika terbukti BRS merugikan masyarakat.(MC)

Follow News : Riau | Kampar | Siak | Pekanbaru | Inhu | Inhil | Bengkalis | Rohil | Meranti | Dumai | Kuansing | Pelalawan | Rohul | Berita Riau