Riau Book - Kalangan legislator dari Komisi A DPRD Riau terus memperjuangkan sekitar 70 ribu hektar lahan yang dicaplok oleh beberapa perusahaan perkebunan dan kehutanan agar dikembalikan jadi kawasan hutan.

Ini terkait dalam penyusunan pembuatan Ranperda RTRW (Rencana Tata Ruang dan Wilayah) Provinsi Riau yang sedang digodok bersama Pemerintah Pusat.

"Kita akan tetap perjuangkan hal ini sampai kemanapun. Kawasan hutan tidak bisa dilakukan alih fungsi oleh siapapun, harus ada prosedurnya.  Apalagi ini diambil dengan cara ilegal oleh perusahaan. Kita minta kawasan hutan yang diambil itu dikembalikan ke asalnya," jelas Sekretaris Komisi A DPRD Riau, Suhardiman Amby.

Lebih jauh dikatakan Politisi Hanura ini, tindakan yang dilakukan oleh pihak perusahaan itu jelas melanggar hukum, barang siapa yang menebang, menguasai, memiliki dan menampung hasilnya bisa dihukum maksimal 8 tahun dan denda Rp12 miliar. 

"Jadi kita akan perjuangkan ini ke Pusat, jangan sampai diputihkan, tapi dikembalikan jadi Kawasan hutan kemali," tambahnya.

Disampaikan juga oleh Anggota DPRD Riau dari Daerah Pemilihan Kuansing-Inhu ini, untuk itu dirinya sangat berharap banyak pada Pemerintah Pusat, dalam menyetujui Kawasan dalam penetapan RTRW akan berpihak pada masyarakat, bukan Perusahaan.

"Kalau diputihkan, tidak ada rasa keadilan. Masyarakat melakukan hal yang sama dilarang. Sementara Perusahaan menjarah sampai puluhan hektar dibolehkan," jelasnya lagi sembari memberikan perbandingan. (RB/MC)

Follow News : Riau | Kampar | Siak | Pekanbaru | Inhu | Inhil | Bengkalis | Rohil | Meranti | Dumai | Kuansing | Pelalawan | Rohul | Berita Riau