RIAUBOOK.COM - Presiden sudah menyatakan bahwa salah satu dewan komisaris, direktur, tenaga kerja PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) diutamakan anak-anak daerah Provinsi Riau.

"Artinya, kalau ini yang dilanggar oleh PHR, cacat hukum. Kenapa? Melanggar titah daripada Presiden," kata Ketua Forum Reformasi Energi Riau, Said Lukman kepada pers di Pekanbaru akhir pekan lalu.

Menurut dia, masalah komisaris dan direktur harus ada orang Riau, tanpa jabatan itu transparan tidak akan terjadi.

"Kita masih ingat dan masih fresh di dalam ingatan kita. Kesepakatan alih kelola dari Chevron ke Pertamina Blok Rokan itu harus memenuhi beberapa kriteria," kata Lukman.

Dan itu (jabatan komisaris dan direktur), kata dia, disampaikan langsung oleh Presiden sehingga meningkat.

"Yang pertama, komisaris dan direktur salah satu diantaranya harus dari Riau. Kemudian juga tenaga kerja dan yang terakhir masalah kegiatan ekonomi itu harus dilakukan di Riau," katanya.

Tetapi hari ini, demikian Lukman, PHR sepertinya sudah ingkar janji, dan sudah tidak memenuhi kesepakatan di awal yang menjadi ikatan.

Karena apa yang disampaikan Presiden itu, lanjut dia, sesungguhnya adalah titah yang mempunyai kekuatan hukum yang bisa diuji.

"Artinya kalau hari ini PHR melanggar ketentuan itu, tentu kita boleh berprasangka buruk," kata dia.

Sampai hari ini, kata Lukman, tender yang dilakukan oleh PHR terkait proyek-proyek dinwilayah operasi, dilakukan dalam bentuk korporasi yang jumlahnya sangat besar, sehingga tidak akan mungkin kontraktor lokal ikut dalam pekerjaan tersebut.

"Dan saya juga sudah cek, bukan hanya Pertamina Blok Rokan, Pertamina Hulu Mahakam juga mengalami kasus yang sama," katanya.

Seluruh tender kata dia, terpusat di Jakarta, dan apa yang disampaikan Direktur PHR yang menyebut ada 200 perusahaan lokal yang terlibat dalam proyek di Blok Rokan adalah kebohingan.

"Dapat saya sampaikan ini pembohongan publik. Dan saya berani berargumentasi mana yang 200 perusahaan itu?" kata dia.

Padahal apa yang diperjuangkan sejak tahun 2000, lanjut dia, seluruh anak daerah ini wajib dapat kesempatan untuk melakukan kegiatan usaha.

"Tapi hari ini, semua sudah ditarik ke pusat. Sampahnya saja yang ada di Riau. Dan yang perlu kita tuntut sekarang ini, kehadiran PHR di Riau itu harus membawa manfaat buat masyarakat Riau," katanya.

Berkali-kali dikatakan, kata Lukman, bahwa PHR harus berkantor pusat di Pekanbaru, bukan di Jakarta.

Hal itu menurut Lukman penting, mengapa? Karena di situlah tender-tender itu dilakukan.

Yang kedua, demikian Lukman, tenaga kerja lokal harus sesuai dengan kesepakatan yakni 60 peraen.

"Dan yang ketiga, masalah komisaris dan direktur harus ada orang Riau. Kenapa? Tanpa itu transparan tidak akan berjadi. Kalau itu sudah disepakati, maka inilah yang menjadi kewajiban Pemda untuk mengawasi melalui BUMD," demikian Said Lukman. (fjr)