RiauBook - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyatakan Provinsi Riau belum bisa dipimpin gubernur definitif. Pasalnya, Annas Maamun yang masih secara resmi menjadi gubernur meski nonaktif, telah memutuskan banding terhadap vonisnya di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung.
  

"Tunggu keputusan inkrah-nya. Ini kan (Annas Maamun) masih mau banding, kita akan tunggu keputusan hukum pastinya, meskipun pengadilan tingkat pertama sudah memutuskan ia bersalah," kata Tjahjo Kumolo kepada wartawan di sela kunjungan ke Kantor Gubernur Riau, Pekanbaru, Jumat (3/7/2015).

Gubernur Riau nonaktif Annas Maamun telah dijatuhi hukuman enam tahun penjara dan denda Rp 200 juta. Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung menilai Annas telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi dengan menerima suap dalam kasus alih fungsi lahan di tiga kabupaten di Provinsi Riau. Namun, keputusan tersebut belum berkekuatan hukum tetap atau inkrah karena Annas menyatakan banding.

Kementerian Dalam Negeri sebelumnya menetapkan Arsyadjuliandi Rachman sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau pada 7 Oktober 2014. Ia menggantikan Annas Maamun yang tidak bisa melanjutkan kewenangannya lagi sebagai gubernur setelah ditetapkan sebagai tersangka dugaan suap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Namun, dalam perjalanannya, Arsyadjuliandi Rachman tak mampu banyak bergerak leluasa untuk melaksanakan kebijakan pemerintahan karena statusnya selaku pelaksana tugas gubernur sangat terbatas.
 
Tjahyo yang menyadari hal itu juga berharap agar proses hukum Annas Maamun segera rampung di tingkat banding, mau pun kasasi apabila ada. "Begitu ada (hasil) banding, segera dilantik (gebernur definitif)," tegas politisi PDI-P itu.
   
 Ia menilai kinerja Arsyadjuliandi Rachman selaku Plt Gubernur Riau cukup baik dibandingkan sebelumnya dari sisi administrasi perencanaan anggaran. "Saya kira Pak Wagub yang Plt ini terus berkonsultasi dengan Kemendagri untuk bisa secara transparan dari perencanaan pembangunan," katanya.
 
Meski begitu, ia meminta agar kinerja penyerapan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Riau tahun 2015 harus ditingkatkan. "Karena masih sangat rendah juga, lho. Masih sekitar 13 persen (penyerapannya)," tutur Tjahjo.
    
Ia berpesan agar Plt Gubernur Riau mengoptimalkan waktu yang tersisa sekitar lima bulan lagi sebelum akhir tahun untuk meningkatkan penggunaan anggaran APBD Riau yang tahun ini jumlahnya lebih dari Rp10 triliun.
    
"Buat apa punya daerah yang cukup besar, kaya PAD (pendapatan asli daerah), anggarannya, tapi kalau tidak bisa dilaksanakan kan sayang juga," kata dia. (ant/shs)