Riau Book- Kebakaran Hutan dan Lahan di Sumatera, terutama di Provinsi Riau telah memasuki edisi baru. Lepas dari permasalahan karhutla ini bagaikan mimpi yang tak dapat diwujudkan, setiap tahun Riau selalu dilanda oleh kebakaran hutan dan lahannya. Bahkan boleh dikatakan Riau hampir sama sekali tidak memiliki hutan lagi, yang sekarang banyak adalah tanaman industri milik koorporasi-koorporasi baik swasta maunpun asing. Berdasarkan pantauan BMKG Provinsi Riau, tercatat sebanyak 159 Titik api berada di pulau sumatra, dan 92 titik lainnya berada di Riau.

Janji pemerintah pusat yang pernah dijanjikan oleh Presiden Jokowi untuk Riau tuntas kebakaran hutan dan lahan sepertinya sudah terlihat hanya janji untuk menjual pamongnya untuk menaikkan tahtanya sebagai presiden ketika Pilpres tahun 2014 lalu. Kinerja Pemerintah baik provinsi maupun pusat tak pernah serius menanggapi masalah ini. Karhutla telah memasuki usia ke 19 tahun, tak kunjung pernah terlesaikan.

Akar persoalan tak pernah tersentuh oleh Pemerintah, dalang dari semua kasus karhutla ini tidak lain adalah Koorporasi yang sering kali melakukan tindakan sengaja membakar lahannya yang merembet pada hutan sehingga menimbulkan asap pekat. Tentunya akibat asap yang ditimbulkan dapat merusak kesehatan masyarakat dan mengganggu penerbangan. Kekecewaan ditambah lagi dengan terbitnya Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) 15 Perusahaan pembakar hutan di pertengan juli kemarin oleh Polda Riau, hampir tak satupun koorporasi terseret ke meja hijau.

Lemahnya hukuman yang diberikan oleh pengadilan terhadap penjahat karhutla dan ditambah lagi kinerja oknum penegak hukum yang sering bermain mata dengan kooporasi untuk meraut untung pribadi juga menjadi pemicu lemahnya penegakkan hukum tersebut.

Persoalan Karhutla terus berlarut-larut, impian untuk bebas asap tahun ini tak pernah tergapai. Detik-detik memperingati Kemerdekaan RI harus disambut oleh kebakaran hutan dan lahan yang melanda Provinsi Riau. Ironis jika sampai terjadi lagi asap pekat seperti tahun 2015 yang lalu. Masyrakat terus menjadi korban dari tindakan para "Kepala Naga" (kooporasi) yang terus membakar hutan dan lahannya demi memperlebar lahan usahanya. Selain tindakan kooporasi, oknum masyrakat juga selalu dimanfaat oleh kooporasi untuk membakar hutan dengan iming-iming uang jutaan rupiah juga menjadi penyebabnya, kemudian yang ditangkap adalah oknum masyrakatnya lalu kooporasi tak pernah tersentuh hukum.

Selain dari persoalan oknum pelaku pembakaran, lemahnya upaya tindakan pencegahan oleh pemerintah juga patut kita hujat. Riau ini terkenal dengan Hutan tanah bergambut dan mudah terbakar. Pembuatan kanal-kanal terus ditingkat di daerah yang rawan akan kebakaran agar api tidak merembet secara luas. Kemudian pembinaan terhadap masyarakat akan penting larangan membuka lahan dengan cara membakar juga perlu disosialisasikan secara masif dan terstruktur, jangan setelah sosialisasi terus dilepas begitu saja, harus ada tindak lanjut dari sosialisasi tersebut. Persoalan kemanan hutan juga harus ditingkatkan, jika perlu polisi hutan ditmabah personilnya dan diletakkan didaerah strategis, seperti di perbatasan lahan kooporasi dan hutan adat masyrakat sekitar.

Kemudian yang menjadi perhatian lagi adalah persoalan hukum yang selama ini menjadi hambatan penegakkan hukum dalam memberikan hukuman. Kurung penjara jika perlu dibuat seumur hidup dan denda ratusan triliun bagi siapapun dengan sengaja atau tidak sengaja membakar hutan dan lahan perlu di adakan. Jika pembakar lahan tersebut dalangnya kooporasi langsung saja, sebagai negara yang berdaulat cabut izin perusaan tersebut. Kita tidak ingin dalam menyambut detik-detik kemerdekaan yang sakral ini harus berada dibawah kepungan kabut asap atas pembakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau. (RB/yp)

Penulis adalah Menteri Sosial dan Politik (Mensospol) Bem Universitas Riau: Aditya Putera Gumesa