Riau Book- Kewarganegaraan merupakan status dan hak yang diberikan oleh negara sebagai anggota dari negara tersebut, dengan ditandai pemberian Kartu Tanda Penduduk (KTP) berdasarkan tempat ia terdaftar sebagai penduduk atau warga negara. Sebagai warga negara yang sah secara hukum juga dibenarkan untuk meminta kepada negara untuk mengeluarkan pasport sebagai identitas negara asal jika ingin bepergian keluar negeri.

Di Indonesia sendiri mengenai status kewarganegaraan pun juga diatur dalam Undang-undang nomor 12 Tahun 2006 mengenai kewarganegaraan. Berdasarkan undang-undang 12 Tahun 2006 pasal 26 ayat 1, yang menjadi warga negara Indonesia adalah orang-orang asli bangsa Indonesia dan orang-orang bangsa asing lainnya yang disahkan melalui undang-undang, melalui naturalisasi.

Sebagai Negara yang berdaulat, Indonesia juga berhak mencabut warga negara seseorang jika seorang tersebut melakukan tindakan kejahatan seperti menjadi buronan Internasional, teroris, dll. Berdasarkan Undang-undang no 12 tahun 2006 pasal 23 salah satunya adalah jika seorang dapat dikatakan kehilangan kewarganegaarnnya apabila menerima kewarganegaarn dari negara lain berdasarkan kemauan diri sendiri.

Baru-baru ini pemberitaan mengenai menteri ESDM jilid II Archandra Tahar dikabarkan memiliki status Bipatride atau memiliki kewarganegaraan ganda, yaitu warga negara Indonesia dan warga negara Amerika Serikat sejak tahun 2012. Memang selama ini Archandra Tahar berkeja serta berdomisili di Negara adidaya tersebut. Indonesia tidak mengenal istilah Bipatride, jika benar sesuai Undang-undang yang berlaku secara otomatis Archandra Tahar telah kehilangan warga negara Indonesia, dan statusnya menjadi seorang mentri ESDM harus dicopot karena telah melanggar Undang-undang kementerian Negara yang menyebut harus bekewarganegaraan asli Indonesia dan tidak menerima kewarganegaraan lain dari Negara manapun.

Kita tentu menunggu kepastian dari pihak Istana Negara apakah benar Menteri ESDM Archandra Tahar memiliki status Bipatride atau memang murni sebagai WNI. Agar spekulasi negatif yang terus berkembang tidak mengganggu jalannya roda pemerintah. Jika kinerja pemerintah terganggu akibat isu ini tentu perhatian rakyat terbaiakan oleh pemerintah.

Namun jika memang terbukti bahwa Archandra Tahar memiliki satus kewarganegaraan Amerika, maka layak dicopot sebagai menteri ESDM. Pemerintah harus bergerak cepat membuat tim khusus untuk menyelidiki status kewarganegaraan Archandra Tahar. Agar bisa menjawab keresahan publik atas isu yang berkembang. Jangan sampai spkelulatif yang sifatnya negatif tentang Archandra Tahar sebagai mata-mata negara Amerika bermunculan. Dan ditambah lagi mendapat antipati dari masyrakat bahwa Presiden tidak becos mencari seorang menteri yang asli sebagai putra-putri Indonesia. (RB/yp)

Penulis adalah Menteri Sosial dan Politik (Mensospol) BEM Universitas Riau: Aditya Putera Gumesa